Pelita.online – 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo melakukan reses akhir tahun selama tiga hari, sejak Senin 16 Desember hingga Rabu 18 Desember 2019.
Selama reses, mereka mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kota Palopo di tiga daerah pemilihan (dapil) yang meliputi 9 kecamatan.
Dari pantauan SINDOnews, reses yang dilaksankan di dapil III dipusatkan di Kantor Kecamatan Wara Selatan. Ratusan warga hadir dalam reses yang dimulai pukul 10.00 Wita hingga menjelang salat zuhur.
Dalam reses itu, warga RW 2 /RT 2 Kelurahan Takkala, bernama Samppaile, mengadukan masalah pembangunan Sekolah Dasar (SD) yang belum ditindaklanjuti oleh DPRD Palopo, padahal telah diusulkan beberapa tahun terakhir.
“Kami ingin tahu apa masalahnya, karena lahan sudah disiapkan warga, akta hibah ke pemerintah sudah ada. Kami harap tahun 2020 SD ini dibangun,” ujar Samppaile.
Warga lainnya, Hasni mempertanyakan keseriusan DPRD Palopo dan Pemkot Palopo untuk membangun Posyandu di wilayah mereka.
“Saya usulkan posyandu, ada tanah saya, siap saya wakafkan untuk posyandu, sudah tiga tahun saya usulkan tapi belum terlaksana hingga tahun ini,” ujarnya.
Hasni menjelaskan, keberadaan Posyandu di wilayahnya sangat penting karena setiap pemeriksaan ibu hamil dan lansia selama ini dilaksanakan di rumah warga.
Aspirasi lainnya disampaikan warga RT 2/RW 01 Jalan Opu Dg. Mappuna, Kelurahan Takkalala, terkait persoalan air PDAM Palopo.
“Masalah air betul-betul mengganggu kegiatan kami. Sudah beberapa bulan seperti ini, jam 12 air PDAM baru mengalir. Alasannya kemarau, sekarang sudah musim hujan tetapi pelayanan PDAM masih seperti itu saja,” ujarnya.
Selain tiga aspirasi tadi, masih ada aspirasi masyarakat lainnya dari beberapa kelurahan yang ada di Dapil III Palopo. Seperti usulan pengaspalan jalan, perbaikan saluran air atau drainase, hingga pengadaan traffic light.
Legislator Golkar, Harizal A Latief menanggapi sejumlah usulan warga tersebut. Dijelaskan mantan Ketua DPRD Luwu ini, bahwa usulan yang disampaikan warga hampir 80 persen masuk dalam musrenbang dan pokok pikiran DPRD.
“Kami perwakilan masyarakat sudah mencatat, hanya terkendala dalam kemampuan keuangan daerah. Namun tentunya banyak ajuan dan usulan keluargaku semua sudah masuk di tahun sebelumnya, tahun ini dan tahun depan akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Dijelaskan Harizal, pemerintah bersama DPRD dalam menerima usulan masyarakat juga tetap melihat skala prioritas, urgensi pembangunan mana yang paling dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, Andi Herman Wahidin, menanggapi keluhan warga terkait layanan air PDAM.
“Mengenai air PDAM, kami akan undang ulang. Sebelumnya kami sudah rapat dengar pendapat dengan direksinya. Alasan pelayanan terganggu karena debit air baku berkurang akibat musim kemarau. Tetapi sekarang sudah musim hujan, harusnya pelayanan sudah bagus,” ujarnya.
Legislator PDI Perjuangan itu berjanji akan memanggil ulang direksi PDAM dan mendesak melakukan perbaikan pelayanan ke depan.
Sumber : Sindonews.com
