Jakarta, Pelita.Online – Keluhan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani terkait perusahaan BUMN yang dinilai terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur menuai polemik. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta beberapa hari lalu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tak terima dengan tudingan bos Kadin yang menyebut BUMN memonopoli proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia, sehingga swasta tidak kebagian dan mematikan UMKM. Rini bahkan menantang Rosan untuk menyebutkan nama-nama UMKM yang dimaksud. Sebab, kata Rini, selama tiga tahun terakhir ini pihaknya justru mendorong UMKM agar terus berkembang.
“Saya sangat tersinggung mengenai UMKM itu. Yang mana UMKM nya? Tanya saja sama ketua Kadin, UMKM yang mana?,” kata Rini, dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10).
Menteri Rini bahkan berbalik menyerang swasta yang merupakan milik pribadi. Sedangkan perusahaan BUMN merupakan milik rakyat. “Saya kembali selalu menekankan usaha milik negara, milik rakyat semua kok direpotin? Kalau swasta yang milikin siapa?” kata Rini dikesempatan berbeda.
Rini menegaskan, perusahaan swasta merupakan milik beberapa orang saja sehingga keuntungan yang didapatkan tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. “Kalau BUMN pasti milik negara milik rakyat kok dipersoalkan? Kalau swasta dimiliki beberapa orang tidak dipersoalkan,” ujarnya.
Rini menyatakan, dominasi BUMN justru merupakan hal yang bagus karena sesungguhnya rakyat-lah yang mendominasi. Dari sisi perpajakan-pun, Rini mengatakan perusahaan BUMN lebih baik.
Kini, masalah ini menuai polemik. Banyak celotehan mengenai masalah ini hingga menyebut Presiden Jokowi tak kapitalis. Berikut uraiannya:
1. Kadin ingin disinergikan dengan BUMN
Anggota Komite Kadin Bidang BUMN, Krisnaraga Syarfuan angkat bicara terkait polemik Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani.
Menurut Krisnaraga, kehadiran BUMN di proyek infrastruktur memang sangat penting. Namun, pengusaha swasta diharapkan juga dilibatkan dalam skema kerja kemitraan. Harapannya, sektor swasta di Indonesia dapat juga bertumbuh.
“Partisipasi (dalam proyek pembangunan) BUMN yang sudah siap ya. Cuma unsur swasta ini perlu juga diajak. Kemitraan ini yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya dalam diskusi bertema ‘Monopoli BUMN?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).
Dia juga mengharapkan agar anak cucu usaha BUMN hanya berusaha dalam proyek-proyek yang sifatnya vital. Sehingga ada bagian yang dapat diurus swasta. Dengan begitu BUMN dapat fokus pada usahanya dan kemitraan BUMN-swasta dapat berkembang ke arah yang baik dan saling melengkapi.
“Asing sudah terlibat. Kita juga minta swasta diajak. Kalau (BUMN) fokus kan lebih produktif,” tegasnya.
2. Swasta lemah karena politik
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu menjelaskan secara gamblang faktor-faktor yang menjadi alasan lemahnya posisi swasta di pembangunan infrastruktur, terutama di daerah. Menurutnya, politik yang berkembang di daerah turut menjadi faktor yang tak bisa dipisahkan dari latar belakang lemahnya peran swasta di daerah.
“Lemahnya swasta di daerah juga karena politik. Kan ada juga pengusaha yang main politik. Salah dukung sehingga tidak dapat proyek,” ungkapnya dalam diskusi bertema ‘Monopoli BUMN?”, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).
Selain itu, tidak sedikit pengusaha swasta dalam negeri yang memiliki banyak perusahaan. Sehingga, ketika salah satu perusahaan kalah akan memberatkan usahanya secara keseluruhan. “Dia punya usaha 10. 7 kalah, 3 menang, dibilang kalah,” jelas Didu.
Selain itu, modal juga masih menjadi alasan lemahnya peran swasta di daerah. Mengingat proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur membutuhkan kekuatan modal yang besar.
“Dan tidak sedikit juga (perusahaan swasta) yang dapat black list. Karena satu kali wanprestasi black list-nya 3 tahun. Itu aturannya.”
3. Swasta banyak bermain di bisnis Indonesia
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu angkat bicara terkait tudingan Kadin yang menyebut BUMN memonopoli proyek dan bisnis di Tanah Air. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak tepat karena swasta juga banyak bermain di dalam bisnis Indonesia.
“BUMN sangat dominan? Yang menguasai lahan 80 persen siapa? Yang menguasai tambang siapa? Kan swasta. BUMN menguasai tambang hanya 5 persen,” ungkapnya dalam diskusi bertema ‘Monopoli BUMN?”, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).
Menurutnya, selama ini tidak ada satu sektor usaha-pun di Indonesia yang tidak dibuka untuk swasta. “Pupuk karena memang subsidi. Transportasi, dulu oleh Garuda Indonesia saja, sekarang tidak kan,” tambahnya.
Bahkan menurutnya, ada pihak swasta yang benar-benar mendominasi lahan di sejumlah wilayah. Meski demikian, Said Didu enggan merinci pengusaha swasta mana yang dimaksud.
“Ada satu orang konglomerat itu memiliki luas kebun setara dengan kebun sawit milik PTPN. Pernahkah Kadin bilang mereka mendominasi? Kan tidak,” jelasnya.
Dia-pun menegaskan bahwa bisnis di sektor vital Tanah Air malah dikuasai oleh pengusaha swasta. “Sektor vital untuk masyarakat memang dikelola oleh BUMN. Tapi misalnya air mineral itu penting untuk masyarakat, tapi BUMN nggak masuk kan,” tegas dia.
4. Jadi bukti Jokowi bukan kapitalis
Pengamat Ekonomi Politik, Fachry Ali ikut mengomentari polemik BUMN yang dituding memonopoli proyek dalam negeri dan membuat swasta tidak kebagian. Menurutnya, pernyataan pengusaha tersebut memiliki dampak politis bagi Jokowi.
Pernyataan Ketua Kadin, Rosan P. Roeslani tersebut menurutnya secara tidak langsung menepis tudingan selama ini yang menyebut kebijakan ekonomi Joko Widodo bersifat neoliberal atau kapitalis.
“Buktinya BUMN dianggap Kadin yang berkembang. Itu secara politis menepis tudingan Jokowi kapitalis, neoliberal buktinya perekonomian Indonesia itu justru dipimpin oleh negara. Bukan pasar,” ungkapnya dalam diskusi bertema ‘Monopoli BUMN?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).
Keterlibatan BUMN secara masif dalam ekonomi negara menjadi bukti bahwa perekonomian Indonesia justru tidak dikuasai oleh mekanisme pasar yang saat ini sedang kuat sekali di tingkat global.
“Karena BUMN adalah satu-satuya kekuatan ekonomi yang bisa dikontrol oleh negara,” kata dia.
Meski demikian, dia meminta Presiden Jokowi tetap memberikan kesempatan kepada BUMN dalam pengerjaan proyek infrastruktur, terutama di daerah terpencil sambil mendorong kemitraan BUMN dengan pihak swasta.
“Kalau infrastruktur itu signature Jokowi maka paling efisien dan masuk akal kalau menggunakan BUMN. Terutama di daerah terpencil, perbatasan. Dan saya setuju kalau pengusaha swasta juga diajak oleh BUMN,” tandas Ali.
Merdeka.com
