Pelita.Online – Polemik proyek Meikarta belum juga usai. Setelah tak sedikit konsumen mempersoalkan unit apartemen yang tak kunjung diterima padahal sudah membayar kewajibannya, pihak pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) malah menuntut balik mereka.
Tak tanggung-tanggung. MSU menggugat perdata sebanyak 18 konsumen senilai Rp 56 miliar dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sidang perdana kasus ini awalnya dijadwalkan digelar pada hari Selasa kemarin, 24 Januari 2023, tapi belakangan ternyata ditunda hingga dua pekan mendatang.
Meikarta awalnya digadang-gadang sebagai proyek hunian masa depan yang sangat prospektif. Namun pada gilirannya, sejumlah kasus membelit mulai dari kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dan dimejahijaukan, hingga perusahaan tak bisa memenuhi kewajiban serah terima unit ke banyak konsumennya.
Para konsumen awalnya terpikat dengan iklan jor-joran pengembang. Proyek besutan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini bernilai Rp 278 triliun dan direncanakan memiliki 100 menara dengan 35 hingga 46 lantai.
Berikut deretan fakta terbaru seputar polemik proyek Meikarta tersebut:
1. Konsumen dirugikan, tapi malah digugat
MSU secara resmi menggungat secara perdata sebanyak 18 pembeli unit apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Atas gugatan senilai Rp 56 miliar itu, para tergugat mengaku tak habis pikir.
Indri, salah satu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit hingga kini, mempertanyakan alasan gugatan MSU tersebut. “Kami sudah habis uang, unit tidak dapat, malah sekarang kami dituntut. Coba berpikir logis, waras tidak?” katanya, pada awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa, 24 Januari 2023.
MSU, kata Indri, juga bertindak seperti maling teriak maling. Dia tak habis pikir di mana pola pikir perusahaan itu. “Kami dituntut, dibilang melakukan pelanggaran hukum, mau apapun alasan pasal yang mereka gunakan. Sekarang kami tuntut balik, dari HO (head office) yang dijanjikan ke kami, mana unitnya?” katanya.”Kalau tidak bisa hak kami, kembalikan uang kami. Itu saja, simpel.”
2. Alasan pengembang Meikarta gugat konsumen
MSU dalam keterangannya menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab di Meikarta, dan bertekad untuk selalu melayani dan menjawab segala pertanyaan para pembeli. “Namun kami harus menolak perbuatan dan aksi yang melawan hukum,” seperti dikutip dari keterangam resmi manajemen MSU, Selasa, 24 Januari 2023.
Dalam perjalanannya, perseroan menjalankan proses hukum khususnya terhadap beberapa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan pembeli Meikarta.
“Beberapa pihak tersebut memberikan berbagai pernyataan dan tuduhan yang menyesatkan, tidak benar dan bersifat provokatif dan menghasut. Hal-hal tersebut berdampak negatif dan merusak nama perseroan,” kata manajemen menjelaskan alasan melayangkan gugatan perdata tersebut.
MSU juga memastikan bahwa perseroan akan menghormati dan menaati Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi dimana, antara lain, dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027. “Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di tahun 2023”.
3. Bank Nobu terseret
Sebelumnya, pada Senin, 19 Januari 2023, sejumlah anggota PKPKM menggelar aksi di halaman Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan. Kala itu, mereka meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, PKPKM membuka peluang untuk meminta pengadilan menyelesaikan sengketa mereka dengan baik Bank Nobu maupun PT MSU selaku pengembang apartemen tersebut.
Adapun kuasa hukum PKPKM Rudy Siahaan mengatakan gugatan dilakukan guna meminta pengadilan membantu proses pembatalan perjanjian dengan Bank Nobu maupun pengembang PT Mahkota Semesta Utama (MSU).
4. Komisi VI DPR dukung konsumen
Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen korban apartemen Meikarta. BPKN juga didesak untuk mengawal penyelesaian hak korban penipuan dengan stakeholder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU Meikarta.
“Komisi VI DPR RI akan segera mengundang Meikarta (PT MSU) dan mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi III dan Komisi XI untuk menyelesaikan masalah korban Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki,” kata Hekal yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut pada Jumat pekan lalu, 20 Januari 2023.
sumber : tempo.co
