pelita.online-Menjelang sidang paripurna DPR, Senin (11/1/2020), nama Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), paling banyak disebut publik sebagai calon kuat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pada rapat paripurna nanti, nama calon Kapolri dibacakan dan selanjutnya menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayayakan) oleh DPR.
Informasi yang dihimpun Beritasatu.comhingga Kami (7/1/2020), Presiden Jokowi ini mengantungi empat nama calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis, yang merupakan hasil penyaringan dari nama-nama yang masuk lewat Menko Polhukam, Kompolnas, dan Kapolri. Keempat nama itu adalah Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabarhakam Komjen Agus Andrianto, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Kabareskim Irjen Listyo Sigit Prabowo.
“Presiden akan memilih satu nama untuk diserahkan kepada DPR guna mencegah keterbelahan,” kata seorang anggota Komisi III DPR yang dekat dengan Istana. Menurut dia, pada pemilhan tiga Kapolri sebelumnya, Presiden hanya menyodorkan satu nama.
Menurut dia, Boy Rafli belum tentu menjadi calon yang diajukan Presiden. “Tidak seorang pun tahu nama yang bakal diajukan Presiden ke DPR jelang menit terakhir. Tetapi, hingga saat ini, nama Boy yang paling banyak disebut publik,” kata sumber itu.
Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 tentang Polri tidak membatasi berapa nama calon yang harus diusulkan Presiden ke DPR. UU Polri juga memberikan wewenang kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan saran dan pertimbangan tentangcalon Kapolri.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok nama-nama yang akan diusulkan ke Presiden Jokowi. “Sedang on going. Kompolnas dalam waktu dekat segera menyerahkan pertimbangan kami kepada Presiden terkait calon Kapolri sehingga beliau akan memilih dan mengirimkan kepada DPR untuk disetujui,” kata Poengky.
Secara normatif, calon Kapolri adalah seorang perwira Polri dengan tiga bintang di pundak alias berpangkat Komjen. Namun, perwira bintang dua bisa saja berpeluang dengan cara “diparkir” sesaat atau menduduki jabatan bintang untuk sementara.
Selain empat nama yang peluangnya terbesar, ada nama-nama lain yang bisa saja menduduki jabatab Tribrata 1 tersebut. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdikla) Polri Komjen Arief Sulistyanto, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Rycko Amelza Dahniel, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Petrus Golose. Petrus baru dilantik sebagai Kepala BNN sehingga belum menjadi Komjen.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, beberapa calon kuat Kapolri memiliki prestasi bagus. “Semua masih memiliki peluang yang sama besar. Prestasi bagus dan nyaris nol masalah signifikan,” katanya.
Habiburokhman menambahkan, kemungkinan besar akan muncul nama baru dalam bursa calon Kapolri. “Tidak tertutup juga kemungkinan muncul kuda hitam alias nama baru, tetapi perlu digarisbawahi, secara prinsip itu hak presiden untuk mengajukan calon,” katanya.
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry berpandangan, rekam jejak dan profesionalisme harus menjadi acuan utama dalam menentukan calon kapolri. Isu-isu primordial, khususnya yang terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seharusnya bukan menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Kapolri baru.
“Tentunya, Kompolnas, dalam menjaring nama-nama calon kapolri untuk diusulkan ke Presiden, harus menomorsatukan rekam jejak calon. Mengukur hal tersebut di Korps Bhayangkara bukan hal yang sulit,” katanya. Menurut Herman, tugas Korps Bhayangkara adalah melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk, tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan kedudukannya.
Herman mengatakan, tantangan terberat Polri justru berada di internal. Dia berharap, pimpinan Polri betul-betul memiliki rekam jejak dan kemampuan yang teruji secara profesional dan bermartabat.
Sumber: BeritaSatu.com
