Pelita.online – Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bicara soal peluang rekonsiliasi dengan pemerintah. Dia mengatakan siap menerima hal itu jika pemerintah membuka pintu dialog dan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama.
Hal itu disampaikan Habib Rizieq melalui sebuah video yang disiarkan channel YouTube Front TV yang dilihat Kamis (12/11/2020). Rizieq menegaskan bagaimana rekonsiliasi terjadi jika pintu dialog tak dibuka sama sekali.
“Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting. Sudah tidak boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri kriminilasisi, sudah tidak boleh,” ujarnya.
Dia mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah sejak bulan Januari 2017. Hal itu disampaikannya setelah aksi 212 tahun 2016 dalam tabligh akbar di Masjid Istiqlal.
“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI Jakarta setelah aksi 212 di tahun 2016 dan di bulan Januari (2017) kita buat aksi 121,” ucapnya.
Sayangnya menurut pimpinan FPI itu pemerintah tak memberikan dialog untuk rekonsiliasi. Namun dia menilai malah ada beberapa tindakan yang disebutnya sebagai kriminalisasi terhadap ulama.
“Stop dulu kriminalisasi, tunjukkan dulu niat baiknya. Kalau mau dialog dan rekonsiliasi ahlan wa sahlan, kita siap dialog dan damai kita siap hidup tanpa kegaduhan. Tapi bebaskan ulama, habib, dan bebaskan dulu para tokoh kita masih banyak ulama menderita,” katanya.
Dia menyebut beberapa ulama dan aktivis yang masih ditahan. Mulai dari Abu Bakar Baasyir hingga Habib Bahar bin Smith.
“Bebaskan dulu para tokoh kita, masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir, Habib Bahar bin Smith, bebaskan dulu Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan dulu. Bebaskan buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan,” katanya.
Selain itu, menurut Habib Rizieq seharusnya pemerintah senang apabila terdapat kritikan dari beragam pihak. Menurutnya hal itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah.
“Para pengkritik umumnya punya solusi untuk ditawarkan. Pelajari, kalau solusi itu baik terima, kalo tidak baik sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai tidak perlu ada kegaduhan tingkat nasional,” ujarnya.
Sumber : iNews.id
