Pelita.online – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai pemerintah perlu menjalin komunikasi dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Menurutnya, komunikasi tersebut bisa dilakukan oleh jajaran pembantu Presiden Joko Widodo untuk menurunkan tensi politik nasional yang tinggi belakangan ini serta menyelesaikan berbagai persoalan Rizieq.
“Saya kira perlu, apapun [komunikasi], supaya ini menurunkan tensi, karena tidak ada soal ya semakin mudah. Tidak usah level presiden, mungkin di bawah saja cukup, seperti saya dulu selesaikan di kantor saya, apa you punya masalah kita selesaikan,” kata JK saat berbincang dengan Pemimpin BeritaSatu TV Claudius Boekan dalam program ‘Special Interview with Claudius Boekan’ yang diunggah di akun Youtube BeritaSatu pada Jumat (4/12).
Dia berkata, menjalin komunikasi serta menyelesaikan masalah dengan Rizieq bukan hal yang sulit dilakukan saat ini. Menurutnya, persoalan justru akan semakin berat bila tidak segera diselesaikan.
Pasalnya, JK berkata, rasa saling curiga akan muncul yang kemudian bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang oleh publik.
“Semakin berat kalau tidak diselesaikan karena saling mencurigai, ini curigai ini, ini curigai ini, ada orang ditengok macam putar-putar, apalagi dengan keadaan medsos sekarang apapun dipersoalkan,” kata JK.
Ia kemudian menyinggung perdebatan di publik terkait hasil tes virus corona atau Covid-19 milik Rizieq. Menurut JK, hal tersebut sebenarnya tidak perlu diributkan. Bahkan, dia mempertanyakan langkah melaporkan Rumah Sakit Ummi Bogor yang pernah merawat Rizieq ke polisi.
RS Ummi Bogor dilaporkan ke polisi usai tak terbuka soal hasil tes swab Imam Besar FPI Rizieq Shihab. (Foto: Digital Admin)
“Sekarang dipersoalkan apakah (hasil tes) Habib Rizieq negatif atau positif, itu menjadi isu yang hangat, itu bisa memecah belah kita hanya urusan satu lembar surat yang tidak perlu sebenarnya diributkan,” katanya.
“Rumah sakitnya dipersoalkan ya ada benarnya, tapi persoalannya apa perlu?” imbuh JK.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengaku tidak paham alasan pemerintah bersikap reaktif menyikapi kepulangan Rizieq ke Innesia.
Namun, menurutnya, situasi yang terjadi di Indonesia setelah kepulangan Rizieq terjadi hanya karena rasa kecurigaan yang berlebihan.
“Saya tidak paham, ya masing-masing curiga saja, masing-masing ada kecurigaan yang berlebihan saja,” ucap dia.
Rizieq diketahui sempat menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Rizieq pun mendesak dibukanya pintu dialog untuk membicarakan rencana rekonsiliasi tersebut.
“Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting,” kata Rizieq dikutip dari video di kanal YouTube FrontTV, 11 November 2020.
Rizieq mengaku sudah menawarkan dialog dengan pemerintah ketika menggelar tabligh akbar sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurutnya, saat itu pihaknya siap melakukan dialog kapanpun kalau pemerintah bersedia duduk dengan para habaib dan ulama.
“Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima, bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” ujarnya.
Kali ini, Rizieq kembali siap berdialog dengan pemerintah. Namun, ia memberikan syarat kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi ulama, membebaskan para aktivis hingga pelajar yang ditangkap karena menyampaikan pendapat.
“Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan” kata Rizieq.
Sumber : cnnindonesia.com
