Kejar Target, Stafsus Erick Thohir Pastikan Utang untuk Proyek KCJB Diproses Cepat

0

Pelita.online – Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan proses dana pinjaman ke China Dveelopment Bank (CDB) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diproses dengan cepat. Apalagi, ada target megaproyek itu rampung pada Juni 2023 ini.

Diketahui, pasca finalnya angka cost overrun atau pembengkakan biaya proyek KCJB, konsorsium pelaksana proyek perlu mengambil pinjaman ke CDB. Sementara, sisanya dimbil dari patungan, termasuk juga Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Lagi proses lah (pinjaman ke CDB), tapi yang pasti ini semua kan akan cepat. Karena apa, karena kalau udah kesepakatan udah jalan mereka kan harus mengejar proyek ini,” kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (23/2/2023).

“Karena kita tahu proyeknya kan harus selesai bulan Juni kan, Juni sudah selesai gitu targetnya seperti itu. Pasti ini sudah selesai lah,” sambungnya.

Porsi Biaya

Diketahui porsi biaya yang ditambal oleh utang itu 75 persen dari total pembengkakan biaya proyek KCJB. Utang atau pinjaman yang perlu ditarik oleh konsorsium sendiri senilai USD 550 juta, atau setara Rp 8,36 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS). Mengingat besaran cost overrun yang sudah disepakati antara Indonesia dan China adlaah USD 1,2 miliar.

Arya menjelaskan kalau diskusi mengenai hal ini memang sempat jadi perhatian. Tapi, ketika sudah dibahas kembali, pihak China akhirnya menerima adanya tambahan biaya dari beberapa faktor. Misalnya, harga tanah, biaya pemindahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang terdampak proyek.

“Jadi sesuai dengan yang kita hitung sih. Tapi kita tahu awalnya mereka nolak, tapi kan setelah mereka tau harga tanah kan naik, ada fasum fasos yang harus dipindahkan, dan itu mahal juga kan. Kemudian ada frekuensi dan sebagainya,” terangnya.

Utang ke CDB

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah RI tengah menyiapkan skema untuk menutup pembengkakan biaya, atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Salah satunya, dengan menarik utang senilai USD 550 juta, atau setara Rp 8,36 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, nilai cost overrun yang telah disepakati antara Indonesia dan China sebesar USD 1,2 miliar.

“Itu porsi (pinjaman/utang) yang kita butuhkan nanti sekitar USD 550 juta. Itu sudah diajukan ke CDB, kita sedang negosiasikan struktur final dan harganya. Seharusnya minggu depan akan punya struktur final dan diteken dalam bentuk ekuitas,” jelasnya usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung telah menyepakati pembagian porsi untuk pembengkakan biaya, dimana 25 persennya ditanggung oleh ekuitas alias modal milik perusahaan konsorsium Indonesia dan China, serta 75 persen sisa dari utang.

Porsi 75 persen utang itu akan dibagi 60:40, dimana Indonesia punya tanggung jawab utang 60 persen, sedangkan China 40 persen.

“Jadi porsi loan-nya 75 persen dikalikan USD 1,2 miliar, dikalikan 60 persen dengan porsi kita, sekitar USD 550 juta,” terang Tiko.

Sepakat

Indonesia dan China telah menyepakati nominal pembengkakan biaya atau cost overrun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Nilainya lebih rendah USD 200 juta, atau sekitar Rp 3,04 triliun (kurs Rp 15.200 per dolar AS) dari perhitungan sebelumnya.

Adapun menurut hasil asersi BPKP, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat mencapai USD 1,4 miliar, jauh lebih tinggi dari perhitungan China yang sebesar USD 980 juta.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Indonesia dan China sepakat tambahan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai USD 1,2 miliar (unaudited).

“Cost overrun di kisaran USD 1,2 miliar. Tapi masih harus ke komite dan diskusi dengan BPKP,” ujar Tiko, sapaan akrabnya kepada Liputan6.com, Senin (13/2/2023).

Tiko lantas menjelaskan terjadinya pergeseran biaya tambahan dari USD 1,4 miliar menjadi USD 1,2 miliar. “Ada pergeseran mekanisme pengakuan pendapatan/biaya yang merubah pola pembayaran pajak. Dan, ada beberapa efisiensi di beberapa cost item,” terangnya.

Sumber : liputan6.com

LEAVE A REPLY