Pelita.Online – Komnas HAM menegaskan menghormati proses hukum kasus korupsi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe di KPK. Hal tersebut mendapat respons dari pengacara Lukas, Emanuel Herdyanto. Apa kata Emanuel?
Dia menilai Komnas HAM abai karena tidak menindaklanjuti permintaan agar memperhatikan langsung kesehatan Lukas Enembe di Rutan KPK. Lukas Enembe memang masih ditahan di Rutan KPK hingga 13 Maret 2023 dan kondisi kesehatan Lukas dipantau secara berkala oleh tim dokter.
“Kami tetap mendesak agar permintaan keluarga klien kami sebagai pengadu di Komnas HAM agar Komnas HAM melihat secara langsung kondisi kesehatan klien kami di Rutan KPK,” kata Emanuel kepada wartawan, Sabtu (4/2/2023).
Emanuel menuding Komnas HAM tebang pilih dalam merespons pengaduan yang masuk. Menurutnya, tidak perlu berkoordinasi dengan KPK, Komnas HAM bisa langsung mengecek kondisi kesehatan Lukas Enembe di rutan KPK.
“Perihal melihat dan mengunjungi korban dugaan pelanggaran HAM memang bagian dari kewenangan Komnas HAM dan selama ini Komnas HAM begitu terhadap para korban. Terduga korban pada pengaduan lain, mereka langsung bertindak mengunjungi, mengapa klien kami tidak? Malah melakukan koordinasi,” ucapnya.
Emanuel menuding Komnas HAM tebang pilih dalam merespons pengaduan yang masuk. Menurutnya, tidak perlu berkoordinasi dengan KPK, Komnas HAM bisa langsung mengecek kondisi kesehatan Lukas Enembe di rutan KPK.
“Perihal melihat dan mengunjungi korban dugaan pelanggaran HAM memang bagian dari kewenangan Komnas HAM dan selama ini Komnas HAM begitu terhadap para korban. Terduga korban pada pengaduan lain, mereka langsung bertindak mengunjungi, mengapa klien kami tidak? Malah melakukan koordinasi,” ucapnya.
Emanuel mendesak Komnas HAM untuk menindaklanjuti desakan dari laporan tim pengacara Lukas Enembe. Komnas HAM diminta untuk melihat langsung kondisi Lukas di rutan KPK.
Komnas HAM Bakal Dilaporkan ke MA
Dia menambahkan, jika desakan dalam pengaduan itu tidak direspons, pihak pengacara Lukas Enembe bakal melaporkan Komnas HAM ke Mahkamah Agung (MA).
“Jika Komnas HAM masih tetap tidak mau melihat dan menemui klien kami di rutan KPK juga maka kami akan mengadukan Komnas HAM ke Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung karena memiliki sebagian dari fungsi yudisial,” tutur Emanuel.
Komnas HAM Hormati Proses Hukum Lukas Enembe di KPK
Komnas HAM menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe. Terkait aduan keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM mengatakan telah berkoordinasi dengan KPK.
“Komnas HAM RI menghormati proses hukum yang sedang ditempuh saat ini terkait dugaan korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Dalam ketiga pengaduan, Komnas HAM menerima pengadu secara langsung di kantor Komnas HAM,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (3/2).
Keluarga Lukas Enembe mengadu sebanyak tiga kali ke Komnas HAM, yakni pada 19 Desember 2022, 26 Januari 2023, dan 2 Februari 2023. Menurut Atnike, pihaknya sudah menyampaikan kepada KPK untuk memenuhi hak-hak Lukas Enembe sebagai tersangka dan tahanan.
“Komnas HAM telah menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui koordinasi dengan KPK, baik lisan maupun tertulis, untuk memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan. Dalam hal ini hak atas kesehatan Lukas Enembe, sebagaimana diadukan kepada Komnas HAM,” jelas Atnike.
Lebih lanjut, Atnike menyebut KPK pun telah memastikan hak pelayanan kesehatan kepada Lukas Enembe terpenuhi. Komnas HAM kini menyerahkan proses hukum yang menjerat Lukas Enembe menjadi wewenang pihak KPK.
“Pada pokoknya KPK menyampaikan bahwa pihaknya memberikan atensi terhadap kondisi kesehatan Lukas Enembe serta memberikan layanan dan akses kesehatan,” jelas Atnike.
sumber : detik.com
