Jakarta, Pelita.Online – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meluncurkan sistem audit dan pengaduan secara online. Djarot mengapresiasi adanya sistem terpadu tersebut yang diharapkan dapat membuat kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih produktif.
“Terjadi banyak penyimpangan. Yang menjengkelkan, pengawasan objek sama dilakukan berkali-kali. Kita harus berpikir pengawasan terpadu, secara elektronik,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2017).
“Semakin sibuk mengawasi, target outcome kita terganggu, padahal ujungnya menyejahterakan masyarakat, mempersingkat perizinan. Sistem ini biar kita nggak sibuk mengawasi,” sambungya.
Sistem aplikasi pengawasan tersebut bernama Sistem Informasi Pengawasan SI Insan (e-Audit) dan Sistem Pengaduan Terpadu-Sipadu (Whistleblowing System).
Djarot mengatakan banyaknya pengawasan yang dilakukan berbagai instansi menyebabkan banyak hambatan dalam bekerja. Ia menyebut harus ada kesadaran dari tiap individu untuk menghindari perilaku korupsi.
“Kita sibuk, sehingga terobosan menjadi terhambat. Enak menjadi pejabat di kampus, tidak begitu banyak yang mengawasi, apalagi swasta, tapi kenapa lebih maju. Karena kita sibuk sekali, artinya pengawasan yang lebih baik adalah pengawasan di dalam diri kita sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Djarot mengatakan sistem online ini tidak sekadar untuk mengejar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Ia lebih fokus pada penggunaan anggaran yang benar targetnya dan bukan fokus pada persoalan administrasi semata.
“Kalau pokoknya WTP, meskipun dalamnya amburadul, nggak bisa, masak begitu,” tuturnya.
Dengan adanya sistem ini, Djarot juga berharap pejabat Pemprov DKI terhindar dari tindak pidana korupsi. Ia sendiri yakin hingga akhir jabatannya tidak ada yang terlibat korupsi.
“Waktu saya kurang 10 hari saya deg-degan. Jangan sampai ada sepuluh hari, ada yang kena,” pungkasnya.
Detik.com
