JAKARTA, Perlita.Online – Sejumlah anggota Pansus Angket DPR mengusulkan agar anggaran untuk KPK dan Polri dibekukan. Wacana itu pertama kali dicetuskan oleh anggota Pansus Angket DPR dari Fraksi Golkar M Misbakhun. Usulan itu mendapat dukungan dari beberapa politikus di DPR.
Fraksi Partai Demokrat (PD) yang sedari awal menolak angket DPR untuk KPK mengaku tak bertanggung jawab jika usulan pembekuan anggaran bagi dua lembaga penegak hukum itu jadi dilakukan.
“Segala sesuatu keputusan yang ada di hak angket tersebut PD tidak ada di dalamnya. Dalam kata bahasa politik yang lain, PD tak bertanggung jawab apa yang diambil keputusan dalam hak angket tersebut, apa saja,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).
Keputusan tersebut sudah final bagi Demokrat karena tidak berada dalam Pansus. PD mengambil sikap tersebut sebagai tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ini bentuk tanggung jawab kami ke konstituen kami,” kata Agus.
Meski demikian, PD memandang KPK masih perlu diawasi. Namun, Agus menyebut penggunaan Hak Angket terlalu berlebihan.
“Saya untuk pengawasan kepada KPK 100 persen setuju tapi tak dengan angket. Pengawasan bisa RDP, rapat khusus, rapat koordinasi besar-besaran melibatkan presiden, pemerintah terkait,” tegas Agus yang juga wakil ketua DPR itu.
Detiknews
