Jakarta, Pelita.Online – Dalam hal pembangunan infrastruktur yang ditugaskan atau yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peran swasta juga dilibatkan sebagai bagian dari kerja sama. BUMN yang ditugaskan menggarap infrastruktur diberikan keleluasaan untuk menggandeng pihak swasta untuk memuluskan pembangunan.
“Kami di Kementerian BUMN berikan keleluasaan ke direksi masing-masing konstruksi juga di sektor lain (melakukan) kerja sama dengan private sector, outer partner yang memenuhi kualifikasi,” kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro dalam acara PTPP Digital Construction Day di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).
Aloy menambahkan, jalinan kerja sama dengan pihak swasta harus berdasarkan ketentuan yang ada di perusahaan. Dengan demikian diharapkan swasta mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang berlangsung.
“Yang penting ada SOP (Standar Operasional Prosedur oleh direksi. Kita tidak campur, yang penting ada sinergi,” ujar Aloy.
Skema kerja sama antara BUMN dengan swasta salah satunya didukung dengan diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.
Akademisi dan praktisi bisnis yang juga guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali menambahkan protes yang dilayangkan kalangan pengusaha tersebut ada keinginan dari politisi untuk terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur.
“Mungkin yang perlu dikomplain bukan BUMN, tapi politisi. Banyak bisnis dimakan politisi. Saudara-saudara saya kasih contoh banyak sekali project itu sub contractor sampai 1.000 terkait orang-orang tetentu,” kata Rhenald.
Selain itu, pembangunan infrastruktur oleh BUMN dilakukan melalui penugasan atas infrastruktur yang semlat mangkrak oleh swasta. BUMN mengambilalih pembangunan jalan tol dengan membayarkan sejumlah uang pengganti.
“Saya lihat dibangun Bocimi sekarang diperintahkan dipercepat tahun depan selesai karena yang lakukan BUMN. BUMN beli license dari swasta besar,” ujar Rhenald.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur jalan tol kepada BUMN dilakukan karena tidak ada pihak swasta yang tertarik membangun dengan alasan potensi bisnis yang rendah.
“Saya cek (tol) Sumatera bukan swasta bangun. Saya cek jawabannya swasta enggak ada yang minat bangun IRR kecil tidak menarik, jadi operator enggak menarik (karena) jumlah mobil sedikit investasi besar. Maka itu BUMN masuk saya melihat kita punya BUMN lebih sehat lebih baik,” kata Rhenald.
Detik.com
