Pelita.online – Kementerian Sosial (Kemsos) mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor perlindungan sosial sudah mencapai 98,54 persen dari target Rp 127 triliun.
“Data per 28 Desember 2020 realisasi anggaran sudah mencapai 98,54 persen dari target yang direncanakan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemsos, Hartono Laras saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Selasa (29/12/2020).
Secara detail, program bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah terealisasi mencapai 97,59 persen atau setara dengan Rp41,56 triliun dari target Rp 42,59 triliun.
Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasi sebesar 100 persen atau setara dengan Rp 36,71 triliun. Serta Bantuan Sosial Tunai (BST) terealisasi mencapai 97,55 persen atau sebesar Rp 31,58 triliun dengan target Rp32,4 triliun.
Kemudian, Bansos Sembako Jabodetabek sudah terealisasi sebesar 98,49 persen atau setara dengan Rp 6,492 triliun dari target pagu anggaran Rp 6,498 triliun; Bansos beras sudah terealisasi sebesar 100 persen dengan pagu anggaran mencapai Rp 4,51 triliun; terakhir Bansos Tunai bagi KPM Sembako Non PKH sudah terealisasi sebesar 100 persen dengan nilai total mencapai Rp 4,5 triliun.
Dengan pencapaian di atas, lanjut Hartono, pihaknya sudah semaksimal mungkin dapat menjangkau dari ke berbagai lapisan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga, setiap masyarakat dapat bertahan dari keterpurukan yang diakibatkan oleh pandemi ini dalam semua lini sektor kehidupan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjangkau masyarakat yang terdampak pandemi saat ini,” tutur dia.
Meskipun sudah nyaris sempurna, Kemsos akan terus melakukan perbaikan pada enam program besar di atas. Dimulai dari senantiasa melakukan perbaikan data penerima bansos itu supaya data senantiasa disajikan yang terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan.
“Kita akan memulai dari secara bertahap kita akan terus kontrol agar data yang terkait penerima bantuan itu cocok dengan dukcapil (kependudukan dan catatan sipil),” tutur dia.
Dengan begitu, harapannya, dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tujuannya, setiap individu yang terdampak dapat bertahan hingga pandemi ini berakhir pada beberapa bulan kedepannya. “Ini menjaga akuntabilitas dari program PEN Perlindungan Sosial,” pungkas Hartono.
Sumber: BeritaSatu.com
