Jakarta, Pelita.Online – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih ada praktik-praktik terlarang di lingkungan kerjanya, baik pungutan liar (pungli) maupun tindak pidana korupsi.
Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan, mengingat kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Kementerian Perhubungan bukan yang pertama kali sejak dirinya menjabat sebagai menteri.
“Kita mengevaluasi memang masih ada praktik-praktik tidak government itu. Dan kita melakukan di berbagai sektor baik itu kantor pusat, daerah, maupun di berbagai tempat,” kata Budi kepada merdeka.com.
Dengan demikian, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga kepolisian untuk melakukan identifikasi.
“Apa yang sudah kita lakukan beberapa berhasil. Di antaranya OTT pertama penangkapan di Medan, Surabaya, dan paling besar di Samarinda. Lalu ada di Kantor Kementerian Perhubungan. Karena itu kita lebih intensif lagi melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Selain itu, dia juga akan melakukan rotasi jabatan jika ditemukan indikasi adanya praktik terlarang tersebut. Diharapkan, dengan upaya-upaya tersebut, Menhub Budi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk Kementerian Perhubungan.
“Kalau kita punya satu amanat yang berat, apabila kita berhasil maka itu adalah suatu kepuasan dan keberhasilan. Karena itu, secara sistematis saya membuat suatu setting atau upaya untuk menyampaikan kepada para pembantu-pembantu saya untuk meninggalkan praktik-praktik itu dan beberapa saya ganti. Dalam kesempatan yang terakhir bahkan sampai eselon 3 dan 4 yang kita indikasikan ada masalah kita ganti semua,” tegas Menhub Budi.
Merdeka.com
