Pelita.online – Bank Dunia menyatakan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 52 juta orang pada September 2019. Kendati begitu, sekitar 115 juta orang rentan kembali miskin.
Hal ini disampaikan dalam laporan bertajuk Aspring Indonesia, Expanding The Middle Income Class edisi September 2019. Menurut laporan tersebut, jumlah 52 juta masyarakat menengah Indonesia menandakan bahwa satu dari lima masyarakat adalah kalangan menengah.
World Bank Acting Country Director for Indonesia Rolande Pryce mengatakan peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2014. Bahkan, Bank Dunia mencatat pertumbuhan masyarakat kelas menengah merupakan salah satu yang tercepat daripada kalangan lain.
“Kelas menengah Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena konsumsi kelompok ini tumbuh sebesar 12 persen setiap tahun sejak 2002 dan sekarang mewakili hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia,” ujarnya, Kamis (30/1). Menurut Bank Dunia, ada beberapa hal menarik dari kalangan menengah di Indonesia. Pertama, umumnya masyarakat kelas menengah di Indonesia diisi oleh pekerja di sektor formal dengan upah mahal.
“Sebagian besar juga memiliki bisnis sendiri dan dengan orang lain,” ungkapnya.
Kedua, para masyarakat kelas menengah merupakan pembayar pajak di masa depan. Mereka akan dibutuhkan untuk mendanai pengurangan kemiskinan, kebutuhan dana mitigasi risiko, peningkatan investasi, hingga pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, kehadiran kelas menengah memberi pengaruh pada proses jalannya pemerintahan di Indonesia. Pertumbuhan kelas ini akan mendukung kohesi sosial dan stabilitas politik.
Di sisi lain, Bank Dunia turut mengingatkan ada sekitar 115 juta masyarakat yang taraf hidupnya sudah membaik, namun rentan kembali masuk ke jurang kemiskinan.
“Ada 115 juta orang Indonesia yang tidak lagi miskin, tapi mereka rentan. Mereka belum menjadi bagian dari kelas menengah,” ucapnya.
Untuk itu, Bank Dunia merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan menengah, sehingga jumlah pekerja dengan bayaran yang lebih baik bertambah.
Kedua, memberikan jaminan dan cakupan kesehatan menyeluruh kepada masyarakat. Ketiga, memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak.
“Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah yang sedang tumbuh dan berinvestasi dalam infrastruktur yang sangat penting bagi produktivitas,” terangnya.
Terakhir, memperkuat pelayanan publik. Khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi kepada masyarakat.
“Perluasan ukuran populasi kelas menengah sangat penting untuk pembangunan Indonesia dan mendorong negara ke status negara berpenghasilan tinggi,” pungkasnya.
Sumber : cnnindonesia.com
