pelita.online-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBN 2020 dan implementasi kebijakan APBN 2021. Sidang kabinet yang sebelumnya dijadwalkan terbuka untuk diliput, mendadak digelar tertutup di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (6/1/2021). Hadir pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan lembaga.
Seperti diberitakan, tema besar yang diusung pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2020 adalah “Mendukung Indonesia Maju.”
Saat itu, pemerintah menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur agar semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.
Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2020 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi 3,1% (yoy), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp 14.400 per dolar AS, suku bunga SPN 5,4%, harga minyak mentah US$ 63 per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.191 ribu barel per hari.
Target pembangunan adalah tingkat pengangguran 4,8-5%, indeks gini rasio 0,375-0,380, tingkat kemiskinan 8,5%-9%, indeks pembangunan manusia 72,51.
Sementara itu, postur anggaran yang dicanangkan dalam APBN 2020 terdiri atas belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 2.233,2 triliun.
Sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.683,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 856,9 triliun.
Adapun penerimaan perpajakan adalah Rp 1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 367 triliun, dan penerimaan hibah Rp 0,5 triliun.
Sumber: BeritaSatu.com
