Pelita.online – Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam sosialisasi subsidi ini.
Sebab, pihaknya mendapat laporan masih ada guru di beberapa sekolah yang belum mengetahui adanya kebijakan bantuan kuota. Dengan begitu, yang menikmati informasi subsidi kuota internet hanyalah guru-guru di kota besar karena mereka memiliki akses terhadap informasi.
“Laporan dari guru SMK di Kabupaten Mimika, Papua, mereka belum mendapat informasi tentang subsidi kuota internet. Jangankan tentang subsidi kuota, untuk fleksibilitas penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah, red) pembelian kuota dan pulsa saja tidak ada,” ucap Satriwan kepada Suara Pembaruan, Jumat (25/9/2020) malam.
Selanjutnya, Satriwan menuturkan, perlu adanya koordinasi antara Kemdikbud dan dinas pendidikan untuk mengontrol informasi yang bias. Pasalnya, ada sebagian guru yang menganggap kebijakan subsidi kuota adalah bagian dari fleksibilitas penggunaan dana BOS.
“Mereka (guru) sebenarnya banyak tidak paham terkait dengan ‘berkah kuota’ tadi. Bahkan ada yang lebih ekstrem menganggap kuota pemasaran yang diberikan oleh provider selama ini adalah bagian dari kebijakan subsidi,” ucapnya.
Ia menilai, ada jarak pada koordinasi antara Kemdikbud era Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dan dinas pendidikan. Pasalnya, selama ini komunikasi lebih fokus pada kanal media dan kelompok guru penggerak saja.
Ini menyebabkan dinas pendidikan sangat minim dalam melakukan sosialisasi terkait kuota ini. Selain itu, Kemdikbud hanya mengandalkan Surat Edaran dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) untuk kuota. Padahal, fakta di lapangan, belum semua guru mendapat informasi tersebut.
Selanjutnya, Satriwan juga menyoroti subsidi kuota internet tahap pertama yang dijadwalkan akan disalurkan oleh operator telekomunikasi pada 22-24 September 2020, disusul tahap kedua pada 28-30 September 2020. Ia minta penyaluran ini harus diawasi.
Dia pun mendorong operator telekomunikasi untuk segara menyalurkan kuota internet bagi guru-guru yang nomornya sudah terverifikasi dan validasi (verval). Pasalnya, masih banyak guru yang hingga saat ini belum mendapatkannya.
“Saya sendiri yang berada di Jakarta sampai saat ini belum dapat, apalagi di daerah,” tutur guru di SMA Labschool Jakarta ini.
Sumber : beritasatu.com
