Pelita.online – Program tol laut terus dioptimalkan sejak bergulir 2015 lalu, khususnya dalam rangka penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Di tahun ini saja, pemerintah menyediakan 158 kapal sebagai armada tol laut.
Jumlah itu terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik. Lalu, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.
Dari jumlah 113 kapal perintis itu, 46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur.
“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko, dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2019).
Wisnu menjabarkan selama program tol laut beroperasi, tercatat kenaikan jumlah wilayah pelayanan. Tahun ini setidaknya tol laut sudah singgah di 76 pelabuhan, padahal di tahun 2016 baru hanya 31 pelabuhan saja.
“Volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton,” ucap Wisnu.
Menurut Wisnu, semua pihak juga harus mempererat koordinasi dan sinergi, khususnya antar kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pemanfaatan tol laut.
Dalam mengoptimalkan ruang muat peti kemas misalnya, koordinasi antara pemerintah daerah, BUMD/BUMdes harus dijaga agar barang dari dan ke daerah terpencil bisa diangkut menggunakan tol laut.
Wisnu juga mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK). Sistem ini akan berfungsi memantau distribusi bahan pokok dan pengawasan harga jual barang yang diangkut tol laut secara digital.
Wisnu menambahkan keberadaan program tol laut mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.
Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.
Sumber : Detik.com
