Jakarta, Pelita.Online – Perintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyiapkan skema pembiayaan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0.
Selain itu, Pemprov DKI juga menganggarkan Rp 799 miliar untuk pengadaan lahan. Anggaran itu ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota.
Anggaran sebesar Rp 799.993.172.215 itu tercantum dalam kegiatan Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di situs resmi Pemprov DKI di apbd.jakarta.go.id.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan saat ini skema pembiayaan dari program rumah DP Rp 0 tersebut masih dalam dikaji. Dirinya menargetkan pada akhir tahun 2017 skema tersebut sudah bisa diputuskan.
“Skemanya lagi difinalisasi, jadi mohon sabar dulu. (Targetnya) Akhir tahun,” kata Sandiaga ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (23/11/2017) lalu.
Adapun, sandi mengatakan implementasi Program DP 0 Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor.
Pada Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia tersebut telah diatur pengecualian terkait pemenuhan terhadap rasio loan to value untuk pembiayaan Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
“Skema yang didorong adalah skema pengecualian. Di Peraturan BI (Bank Indonesia), diperbolehkan tanpa DP selama itu adalah program atau yang di luar loan to value, selama itu program Pemerintah Pusat maupun Pemprov,” katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan Rp 799 miliar untuk pengadaan lahan. Anggaran itu ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota.
Anggaran sebesar Rp 799.993.172.215 itu tercantum dalam kegiatan Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di situs resmi Pemprov DKI di apbd.jakarta.go.id.
Kepala Dinas Perumahan DKI, Agustino Darmawan, mengatakan bahwa anggaran itu pengadaan itu digunakan untuk program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0 dari Pemprov DKI dan proyek Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa)
“Itu program untuk baik yang DP 0%, maupun yang untuk Rusunawa, kan harus berimbang. Rusunawa kan masih banyak juga yang ngantri di kita, yang MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Jadi harus seimbang,” katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (23/11/2017) kemarin.
Namun, Agustino belum bisa memberikan rincian dari porsi anggaran tersebut untuk dua program tersebut. Dirinya juga belum bisa mengatakan dimana nantinya lahan yang akan digunakan untuk program-program tersebut, karena masih dalam kajian.
“Seimbangnya ini enggak 50:50 begitu, apakah nanti rusunawanya lebih kecil dari pada Dp Rp 0, atau yang Dp Rp 0 lebih kecil dari rusunawa, ini masih dalam proses penelitian di kita sendiri, pengadaan,” katanya.
Anggaran sebesar Rp 799 miliar itu dikeluarkan karena ketersediaan lahan milik Pemprov DKI di unit perumahan sudah hampir habis. Oleh sebab itu dibutuhkan dana pengadaan lahan tersebut.
“Kesediaan tanah kita yang ada di dinas perumahan sudah hampir habis. Karena waktu 2016 kita banyak sekali membangun rusun tower,” kata Agustino.
Anggaran tersebut juga selain digunakan Pemda DKI untuk program rumah DP Rp 0, juga digunakan untuk penyediaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, masih banyak MBR yang membutuhkan rusunawa tersebut.
“Tapi yang jelas kalau kita masih ada 12.000 kepala keluarga (KK) yang masih harus dipenuhi, yang tercatat yang sudah memohon untuk rusunawa. Jadi kalau 12.000 KK itu berapa yang harus kita bangun, jangan-jangan dengan anggaran itu malah bisa kurang,” pungkasnya.
detik.com
