Pelita.online – Sejumlah emak-emak berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi. Mereka menuntut program Kartu Sehat (KS) Bekasi dilanjutkan.
Pantauan pukul 11.50 WIB, tampak sekitar 25 emak-emak yang mengatasnamakan ‘Pejuang Kartu Sehat’ berdemo di kantor DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (16/12/2019). Mereka terlihat membawa poster berukuran 5×1 meter bertuliskan ‘Selamatkan Kartu Sehat, Dukung Perjuangan Wali Kota Bekasi’.
“DPRD Kota Bekasi selaku legislatif dan wakil rakyat bersama-sama eksekutif harus mencari solusi pergantian sementara program pelayanan kesehatan kartu sehat untuk masyarakat kota Bekasi yang tengah terbaring di rumah sakit yang berawal menggunakan kartu sehat sebagai fasilitas kesehatannya dan yang akan melakukan proses pengobatan mereka di rumah sakit,” ujar Koordinator Aksi Machfudin Latif dalam orasinya, Senin (16/12/2019).
Peserta aksi juga menuntut DPRD mengeluarkan rekomendasi dukungan ke pemerintah pusat untuk segera melanjutkan program kartu sehat sebagai pelayanan kesehatan di kota Bekasi.
“(Menuntut DPRD membuat) regulasi hukum berupa peraturan daerah atas kartu sehat Kota Bekasi,” kata Latif.
Seorang pedemo, Yeti Muchsin, meminta program Kartu Sehat dilanjutkan oleh Pemkot Bekasi. Ia menyebut Kartu Sehat sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya.
“Oh sangat berguna. Saya sudah operasi mata sebelah berkat KS, operasi jantung berkat KS. Wah KS mah nomer 1. Kalau mau warga Bekasi sehat, pakai KS. Lanjutkan sampai tuntas,” tutur Yeti.
Ia mengatakan Kartu Sehat sudah tak bisa digunakan di sejumlah rumah sakit di Bekasi sejak semalam.
“Sebagian sudah nggak bisa,” ujar Yeti.
Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif. Massa membubarkan diri pukul 12.20 WIB.
Sebelumnya, beredar foto surat edaran mengenai pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) bagi warga Bekasi per Januari 2020. Hal itu disebutkan karena fungsi dan peran Kartu Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) berupa BPJS Kesehatan serupa.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi informasi yang beredar itu. Ia memastikan Kartu Sehat tetap beroperasi tahun depan.
“Masih jalan,” ujar pria yang akrab disapa Pepen itu di Pendopo Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (9/12/2019).
Namun, Pepen menyebut pelayanan Kartu Sehat terpaksa dihentikan sementara bagi warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi double cost sesuai saran dari KPK.
Pemberhentian pelayanan KS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan berlaku per Januari 2020 hingga Pemkot Bekasi menemukan formulasi yang baru untuk menggantikan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sebab, sistem ini harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Diharapkan skema baru ini dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang-tindih antara BPJS Kesehatan dan KS.
Sumber : Detik.com
