Pelita.Online – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai penganugerahan gelar Jokowi sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret-3 April 2019 mendatang merupakan bentuk kampanye terselubung di Pilpres 2019.
“Saya kira kalau itu benar, itu jelas itu kampanye terselubung ya, mana ada kepala-kepala desa dikumpulkan sampai di Gelora Bung Karno,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3).
Merujuk dari susunan acara silaturahmi tersebut, Presiden Jokowi akan diberikan penghargaan sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’. Penghargaan itu diklaim berasal dari rekomendasi seluruh asosiasi pemerintahan desa pada 2018.
Lebih lanjut, Fadli menyarankan agar Jokowi membatalkan acara tersebut. Ia pun mengharapkan agar para kepala desa untuk fokus bekerja dan melayani masyarakat di daerahnya masing-masing ketimbang dimobilisasi untuk berkampanye.
“Ya saya kira hentikanlah itu, batalkanlah acara itu, lebih bagus para kepala desa fokus di desa masing-masing dan tidak perlu dimobilisasi,” kata politikus Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Ketua Panitia Acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia, Muhammad Asri Anas, mengonfirmasi perihal rencana pemberian penghargaan Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, Fadli turut menyinggung perihal dugaan penggunaan dana desa bagi para kepala desa untuk semata-mata bisa hadir di acara tersebut. Ia menyatakan penggunaan dana itu berpotensi menimbulkan penyimpangan karena tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pengalokasian dana desa.
“Termasuk di Desanya nanti dipertanyakan untuk apa dia datang? Apa gunanya bagi desa itu?” kata dia.
Fadli turut menyinggung sebaiknya Jokowi tak perlu terus menerus mengumbar keberhasilan dalam mengalokasikan dana desa pada masa pemerintahannya.
Sebab, kata dia, inisiasi dana desa itu bukan berasal dari Jokowi melainkan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
“Siapapun presidennya pasti mempunyai kewajiban menggelontorkan dana desa. itu adalah perintah UU. Malah dana desa yang ada sekarang masih belum maksimal,” kata Fadli.
“Jadi nanti [pemberian penghargaan] bersifat seremoni saja karena 2018 lalu sudah direkomendasikan oleh seluruh asosiasi perangkat desa. Selama ini asosiasi pemerintah desa kan buat acara sendiri sendiri. Sekarang gabung semuanya,” tutur Asri yang merupakan anggota DPD RI.
Asri menegaskan bahwa acara Silaturahmi Nasional tidak bernuansa politik. Dia mengatakan bahwa acara tersebut tidak diinsiasi kementerian atau lembaga negara tertentu, melainkan oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) yang memiliki badan hukum. Dengan kata lain, tidak di bawah suatu lembaga negara.
Asri mengatakan panitia melarang peserta yang hadir kelak membawa atribut politik. Panitia, tegasnya, akan membuang atribut politik jika ada peserta yang membawa ke dalam acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia yang bakal berlangsung 30 Maret-3 April.
“Kita juga melarang pose-pose jari yang mengasosiasikan kandidat capres tertentu,” tutur Asri, yang juga merupakan calon anggota legislatif PAN dari daerah pemilihan Sulawesi Barat itu.
Asri mengonfirmasi Bakornas P3KD berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut dia, hal itu tidak ada yang salah.
Seluruh perangkat desa memang dibina oleh lembaga-lembaga tersebut, khususnya Kemendagri dan Kemendes PDTT. Selain itu, setiap ormas yang ada di Indonesia juga dibawahi oleh Kemendagri.
“Tapi kalau ada asumsi Silaturahmi Nasional diberikan anggaran oleh lembaga negara, enggak benar itu. Enggak benar. Tuduhan itu enggak mengenakkan,” kata Asri.
ccnindonesia.com
