Pelita.online – Pandemi Covid-19 masih memberi tekanan pada pendapatan negara, terutama dari sisi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2020 tercatat telah mencapai Rp 1.158,99 triliun atau 68,18% dari target pada APBN-Perpres 72/2020, di mana capaian Pendapatan Negara tersebut pertumbuhannya masih terkontraksi sebesar negatif 13,65% (yoy).
Secara rinci, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp 892,44 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 260,87 triliun dan realisasi Hibah mencapai Rp 5,68 T (436,88%).
“Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 14,1%. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami tekanan pada Januari-September 2020 yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kecuali PPh OP yang masih mampu tumbuh positif 1,97%. PPh Migas kontraksi paling dalam seiring dengan penurunan harga dan volume,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (19/10/2020).
Belanja Pemerintah
Dari sisi belanja pemerintah, Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah berhasil mengakselerasi belanja, sehingga sampai dengan akhir September 2020 mencapai Rp 1.841,10 triliun atau sekitar 67,21% dari pagu Perpres 72/2020, meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.211,40 triliun (61,3%) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp629,70 triliun (82,4%).
Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22% (yoy), terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja K/L terutama bantuan sosial (bansos) dan belanja barang yang meningkat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan September 2020 mencapai Rp 629,70 triliun atau 82,43% dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 572,03 triliun (82,58%) dan Dana Desa Rp 57,67 triliun (81,01%).
Menurut Sri Mulyani, serapan Belanja Negara yang meningkat signifikan sampai dengan September ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur; konsumsi RT (melalui program bansos), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi Pemerintah yang tumbuh relatif tinggi.
“Dari data mobilitas terlihat bahwa konsumsi Rumah Tangga dan PMTB membaik, meskipun masih negatif. Sementara konsumsi Pemerintah pada Kuartal 3 diperkirakan tumbuh dua digit sekitar 18,8%. Peningkatan realisasi belanja negara di kuartal 3 yang signifikan ini menunjukkan peranan APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical, dan hal ini terus akan berlanjut hingga kuartal 4 tahun 2020,” kata Sri Mulyani.
Hingga September 2020, realisasi defisit APBN mencapai Rp 682,12 triliun atau sekitar 4,16% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah sendiri pada tahun ini menargetkan defisit APBN sebesar 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB.
Realisasi PEN
Terkait program PEN, Sri Mulyani mengatakan realisasinya mengalami akselerasi yang signifikan selama bulan Agustus dan September 2020. Penyerapan belanja PEN pada bulan September tumbuh 46,9% dari bulan Agustus.
“Sampai dengan 14 Oktober 2020, realisasi PEN telah mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun,” terang Sri Mulyani.
Secara lebih rinci, realisasi bidang kesehatan sebesar Rp 27,59 triliun, Perlindungan Sosial Rp 167,08 triliun, Sektoral K/L dan Pemda Rp 28 triliun, Insentif Usaha Rp 29,68 triliun, Dukungan UMKM Rp 91,77 triliun, dan Pembiayaan Korporasi masih waktu yang tepat.
Sumber:BeritaSatu.com
