Pelita.online – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memaparkan sejumlah strategi dalam rangka mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Pembangun infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), sinergisitas antar ekosistem digital, serta kolaborasi antara stakeholder menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dalam mempercepat proses digitalisasi di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, nilai ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Mengutip hasil riset Google, Temasek dan Bain, Johnny menyebutkan, pada 2025 nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar. Jumlah valuasi ini, menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asean.
“Modal dasar akselerasi digital ini adalah penguatan dan pemerataan infrastruktur TIK. Pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat transformasi digital di berbagai sektor,” kata Johnny melalui webinar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Bank Indonesia (BI), Senin (5/4/2021).
Terkait pembangunan infrastruktur TIK, lanjut Johnny, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemkominfo serta pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T.
“Hal ini untuk mendorong supaya operator seluler memberikan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menghadirkan signal 4G di wilayah komersial yang saat ini masih blank spot. Kehadiran negara dibutuhkan untuk memperkuat skema pembiayan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Johnny.
Johnny mengungkapkan, selain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembangunan infrastruktur juga melalui pembiayaan dari operator telekomunikasi, melalui pembiayaan sektor private dan dana Universal Service Obligation (USO) yang dipungut oleh BLU Bakti Kemkominfo. “Komitmen pemerintah sudah sangat kuat melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang senantiasa dilakukan sampai 2024 nanti,” ungkap Johnny.
Sebagai gambaran, kata Johnny, pemenuhan akses internet di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, saat ini sebanyak 12.548 desa/kelurahan. Sebanyak 9.113 desa akan dibangun akses 4G oleh Kemkominfo. Sedangkan 3.435 desa/keluaran di wilayah komersial itu menjadi tanggung jawab operator seluler.
“Kami meminta operator seluler untuk memastikan komitmen ini dilaksanakan berbarengan, supaya selesai pada 2022, sehingga pemabngunan infrastruktur TIK lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di tahun 2032,” tegas Johnny.
Selain itu, Johnny mengungkapkan, Kemkominfo juga memastikan optimalisasi penyediaan infrastruktur melalui penggelaran dan pemilihan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan topografi yang beragam di Indonesia.
“Sebagai contoh, kita telah membangun di seluruh Indonesia baik oleh pemerintah dan operator seluler, jaringan fiber optik sepanjang 342.239 kilometer di darat dan di laut, termasuk palapa ring sepanjang 12.200 kilometer. Kita juga membangun lapisan midlle mile yang dikenal dengan fiber link, microwave link, dan saat ini, Indonesia menggunakan 9 satelit komersial. 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi kita dengan kapasitas 50 Gbps,” ungkapnya.
Johnny menambahkan, pemerintah juga akan membangun dan menempatkan di slot orbit, satu satelit High Troughput Satelite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 Gbps atau 3 kali lipat dari 9 satelit yang saat ini digunakan Indonesia.
“Sebagai informasi, kontrak satelit Satria 1, financial close sudah selesai. Saat ini, proses produksi satelit sedang berlangsung di Prancis dan proses produksi roket peluncur sedang berlangsung di AS. Kita harapkan program ini selesai dengan baik. Dan kuartal IV 2023 nanti, kita sudah mempunyai satu satelit besar untuk mendukung upaya telekomunikasi nasional kita,” tutur Johnny.
Tak hanya itu, dalam rangka efisiensi fiskal, Kemkominfo juga membangun satu pusat data nasional global standar, dengan spesifikasi tier 4 dengan kapasitas 43.000 core dan 72 petabytes. Kehadiran pusat data nasional ini akan menggantikan 2.700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional, dan 24.700 aplikasi-aplikasi yang tidak efisien atau tidak memenuhi standar global atau hanya 3% di antaranya saja yang memenuhi standar global.
“Kami harapkan dengan pembangunan pusat data nasional nanti, ada efiesiensi fiskal yang sangat signifikan, saya memperkirakan akan terjadi efisiensi tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun,” ungkap Johnny.
Sumber: BeritaSatu.com
