Pelita.Online – Ekonom mendesak pemerintah untuk memperbaiki birokrasi kemudahan berbisnis untuk mengimbangi hadirnya sejumlah kebijakan insentif investasi demi mendorong aliran modal asing ke Indonesia. Pemerintah baru saja merilis kebijakan pelonggaran sektor usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI), membuat terobosan insentif perpajakan serta menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri.
Hal ini dilakukan seiring performa perdagangan yang melemah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Harapannya, kebijakan tersebut dapat mengundang modal asing masuk ke dalam negeri.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan rencana pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan berbagai revisi aturan tak akan efektif tanpa perbaikan birokrasi.
“Terobosan juga perlu diikuti oleh reformasi serupa dalam satu aspek yaitu Kemudahan Memulai Bisnis,” ujar Assyifa dalam keterangan tertulis, Rabu (21/11).
Menurut dia, perbaikan dalam fase kemudahan memulai bisnis sangat krusial untuk mendukung efektivitas berbisnis. Hal itu juga mencerminkan wajah bisnis di Indonesia.
“Satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS) yang sudah pemerintah miliki dengan mensinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah,” papar Ilman.
Pemerintah, lanjut Assyifa, juga perlu memberi pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS.
Berdasarkan Indeks Kemudahan Berbisnis 2018 (Ease of Doing Business Index) yang dirilis Bank Dunia, Indonesia masih berada di peringkat 144 dari 190 negara dalam indikator Memulai Bisnis.
Dalam hasil risetnya, pelaku bisnis membutuhkan waktu sekitar 23 hari untuk memulai bisnis di Indonesia dan menyelesaikan berbagai tahapan birokrasi yang ada. Pencapaian ini relatif tertinggal dibanding negara di Asia Tenggara lain, seperti Vietnam dengan 22 hari, Malaysia dengan 18 hari, dan Thailand yang hanya 5 hari. (lav)
Cnnindonesia.com
