Pelita.online – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meyakini kegemaran pemerintah dalam berutang tak akan menimbulkan masalah. Yang terpenting, katanya, pemerintah bisa membayar kembali utang itu.
“Tidak masalah utang, yang penting bisa bayar,” ungkap Jusuf Kalla, Kamis (17/10).
Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah berutang untuk menutupi kebutuhan belanja barang yang selalu meningkat. Utang terpaksa dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang.
“Pemerintah berutang dengan menerbitkan obligasi, apakah dengan dolar Amerika Serikat (AS) atau yen. Belum tentu rupiah,” katanya.
(CNN Indonesia/Fajrian)
Sejauh ini, Jusuf Kalla menyatakan rasio utang Indonesia masih di bawah ambang batas yang ditetapkan, yakni 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angkanya kata JK, terbilang masih aman dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Turki saja 80 persen hampir 100 persen terhadap PDB,” ucap Jusuf Kalla.
Informasi saja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang negara pada Agustus 2019 mencapai Rp4.680,19 triliun. Jumlah itu meningkat 7,26 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu yakni Rp4.363,19 triliun.
Bila dirinci, utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai Rp3.881,9 triliun atau meningkat 9,59 persen dibanding tahun lalu yakni Rp3.541,89 triliun. Sementara itu, sisa utang Rp798,28 triliun merupakan pinjaman biasa.
Dengan realisasi tersebut, rasio utang Indonesia Agustus 2019 tercatat 29,8 persen dari PDB. Ini artinya, rasio utang turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 30,31 persen terhadap PDB.
Sumber : cnnindonesia.com
