Pelita.online – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap menteri kelautan dan perikanan pada Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) Jilid II mampu mempercepat izin perikanan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai perizinan kapal dan perpanjangan izin operasi kapal masih memakan waktu meski sudah dilakukan secara daring (online).
“Saya mengunjungi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara dan Bau-bau, Sulawesi Tenggara, mereka bilang proses perpanjangan izin cukup lama sampai tujuh bulan,” ujar Yugi seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/10).
Ketika izin sudah keluar, 3 sampai 4 bulan kemudian izin operasi kapal sudah habis masa berlakunya dan harus dilakukan perpanjangan kembali. Padahal, ikan yang dibidik memiliki kurun waktu tangkap, salah satunya ikan tuna. “Untuk menangkap ikan tuna itu ada masanya, yang sudah besar-besar harus ditangkap,” katanya.
Karenanya, ia berharap pemerintah dapat memetakan aturan-aturan yang berpotensi menghambat nelayan dalam beroperasi.
“Bila ada yang kurang dan harus diubah demi kebaikan mengapa tidak,” ucapnya.
Selain itu, ia juga berharap orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berikutnya juga lebih mendorong ekspor perikanan.
“Kalau di perusahaan dilihatnya ada profit atau tidak. Kalau dari sisi pemerintahan, saya lihatnya dari ekspor naik atau tidak,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) KKP, nilai ekspor komoditas perikanan pada paruh pertama tahun ini mencapai Rp40,47 triliun atau menanjak 24,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp32,64 triliun.
Sumber : kompas.com
