Pelita.online – Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tak hanya fokus pada rencana sertifikasi penceramah (dai atau ustaz) karena menimbulkan banyak penolakan. Sebaiknya fokus kementerian adalah perbaikan kualitas birokrasi internal.
“Jadi kalau bisa, hal-hal yang masih kajian, belum ada kesepakatan di antara kita, sebaiknya dibicarakan dulu. Baiknya Pak Menteri Agama fokus reformasi birokrasi internal dan kanwil yang bermasalah. Ada kanwil bermasalah, ada yang tetap dipertahankan, ada perlakuan tak sama,” kata Yandri saat membuka rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Yandri merasa aneh dengan program sertifikasi dai yang akan diberikan masyarakat, bukan diberikan pemerintah. “Apa haknya memberikan sertifikat? Jangan sampai Menteri Agama yang katanya Islam, jadi banyak yang benci. Ini penting. Kalau enggak dibereskan berarti kita pancing kegaduhan,” kata Yandri.
Yandri mengatakan Komisi VIII menyayangkan pernyataan Menag yang sering menimbulkan kegaduhan. Misalnya, pernyataan soal cadar, penyusupan paham radikal diawali anak good lookingserta anak hafal bahasa Arab.
“Hal ini pernyataan yang tak arif. Saya sengaja sampaikan, banyak ulama yang hubungi kami, ponpes yang cetak anak hafal Alquran, termasuk keluarga kami, rasanya tersinggung seolah-olah menarasikan orang hafal Alquran radikal. Penting sekali disampaikan, datanya bagaimana? Siapa? Ini kegelisahan bagi umat Islam menarasikan orang hafal Alquran, good looking, adalah sumber utama radikalisme,” bebernya.
Sementara di sisi lain, lanjut Yandri, pihaknya menerima pesan whatsapp yang viral soal pondok pesantren swasta merasa dianaktirikan karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipotong. “Ini penting diklarifikasi. Mereka, nggak Covid-19 saja sudah susah madrasah ini, apalagi setelah Covid-19. Diskriminatif,” kata politikus PAN itu.
Sumber:BeritaSatu.com
