pelita.online-Anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono menyebut Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum merupakan buah dari tindakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Anas Urbaningrum. Sri Mulyono menyebut SBY menggulingkan Anas dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat pada 2013.
“Ini buah dari perilaku Pak SBY sebelumnya,” kata Sri Mulyono dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Nanti Kita Cerita tentang Demokrat Hari Ini”, Sabtu (6/3/2021).
Bahkan, merujuk peristiwa yang dialami Anas, Sri menyebut SBY yang kini Ketua Majelis Partai Demokrat sebagai guru ilegal, arogansi, dan guru kudeta kader Demokrat. Menurutnya, KLB Deli Serdang terjadi karena para kader belajar dari SBY.
“Pak SBY yang mengajari semua itu sehingga sekarang terjadi KLB. Jika Pak SBY tidak mengajari itu maka menurut saya tidak ada tindakan KLB. Tidak ada tindakan ilegal. Tidak ada tindakan arogan. Pak SBY lah guru ilegal di dalam Demokrat. Guru arogansi demokrat dan guru KLB. Guru kudeta,” kata Mulyono yang merupakan loyalis Anas.
Dituturkan Mulyono, saat dipimpin Subur Budhisantoso dan Hadi Utomo, Partai Demokrat tak pernah terjadi keributan di internal, apalagi hingga berujung KLB. Namun, setelah Anas terpilih dalam Kongres Partai Demokrat 2010 mulai tampak adanya upaya menggulingkannya secara ilegal.
Dicontohkan, SBY pernah mengadakan rapat pimpinan Partai Demokrat di Cikeas tanpa mengundang Anas sebagai Ketua Umum. Selain itu, Anas juga tidak diundang dan diberitahu mengenai acara yang digelar Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat.
Tak hanya itu, Mulyono menyebut SBY berpidato di Jeddah pada 4 Februari 2013 dan meminta KPK menetapkan status hukum Anas.
“Ini kan juga nggak bener. Ini kan juga arogan. Ilegal juga. Mengintervensi hukum. Dan tiga hari setelah itu tanggal 7 Februari sprindik Anas bocor. Bocornya ke Cikeas. Apakah ini tindakan yang benar? Ini kan pelanggaran hukum yang cukup berat,” kata Mulyono.
Dikatakan Mulyono, pada 8 Februari, SBY kemudian mengambil alih kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mulyono menyebut tindakan SBY itu tanpa proses konstitusi di internal partai.
Mulyono menambahkan, berbagai peristiwa yang dihadapi Anas saat itu merupakan benang merah atas peristiwa KLB yang terjadi saat ini. “Pak SBY lah yang mengajari,” kata Mulyono.
Pernyataan Mulyono disanggah Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng yang hadir dalam diskusi ini. Andi menuding Mulyono telah memutarbalikkan fakta.
Ditegaskan Andi, SBY sebagai ketua dewan pembina saat itu menyelamatkan Partai Demokrat akibat kasus hukum yang menjerat Anas. Andi mengingatkan, Anas ketika itu menyatakan berhenti dari posisinya sebagai ketua umum.
“Pak Sri lupa. Bahwa saudara Anas itu menyatakan berhenti. Lalu dengan demikian Pak SBY sebagai ketua dewan pembina harus melakukan penyelamatan terhadap partai. Ini yang harus dilakukan. Lalu kemudian menunjuk saudara Syarif Hasan sebagai ketua harian,” kata Andi.
Untuk itu, Andi menilai peristiwa yang dialami Anas berbeda dengan KLB Deli Serdang. Ditegaskan, saat ini, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang bukan kader Partai Demokrat bersekongkol dengan para mantan kader untuk mengambilalih kepemimpinan partai berlambang mercy biru tersebut.
“Kalau yang sekarang ini ada elemen kekuasaan yang berada di luar partai yang namanya KSP Moeldoko. Lingkaran dalam istana dengan kekuasaan dan uang bersekongkol dengan orang-orang yang sudah keluar dari partai,” kata Andi.
Juru Bicara Kepresidenan era SBY ini menegaskan, KLB Deli Serdang bukan persoalan internal Partai Demokrat. KLB, kata Andi merupakan bentuk intervensi kekuasaan terhadap Partai Demokrat.
“Ini persoalan eksternal. Intervensi kekuasaan terhadap Partai Demokrat. Partai yang kebetulan sedang berseberangan dengan pemerintah dan mereka ini, orang-orang ini broker-broker dalam partai. Yang memang mau jual-jual partai. Kebetulan ada yang mau beli. Ketemulah. Jadi beda dengan soal Anas,” katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
