pelita.online-Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini masih mengakui kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KPU mengacu pada surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang disahkan pada 2020 lalu.
“Sampai saat ini kami masih memegang SK dari Kemkumham yang sampai saat ini masih SK Partai Demokrat pimpinan Pak AHY,” ujar Plt Ketua KPU Ilham Saputra, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021).
Ilham mengatakan, pihaknya bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada perubahan susunan kepengurusan Partai Politik, kata dia, maka harus ada surat resmi dari Kemkumham.
“KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa KPU terikat dengan peraturan undang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kemkumham yang datang ke kami. Kemudian mengacu kepada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Kami juga sampai saat ini masih memegang SK yang diberikan Kemenkumham terakhir Partai Demokrat kepada kami,” terang Ilham.
Sebelumnya, AHY bersama pengurus DPP dan 34 pimpinan DPD Provinsi dari seluruh Indonesia mendatangi KPU dan menyerahkan dua boks dokumen yang berisikan dokumen-dokumen partai seperti AD/ART Partai Demokrat dan susunan kepengurusan Partai Demokrat Hasil Kongres V.
Langkah ini merupakan upaya AHY dan para pengurus untuk memastikan bahwa mereka merupakan pemilik suara sah Partai Demokrat pasca adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang memilih Mantan Panglima TNI Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.
Sumber: BeritaSatu.com
