Jakarta, Pelita.Online – Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu mempertanyakan sikap KPK yang baru membantah direktur penyidikan mereka bertemu sejumlah anggota Komisi III DPR. Padahal, KPK, berdasarkan rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, telah mengetahui ada kabar dugaan pertemuan itu, akhir tahun lalu.
“Pertanyaan berikutnya, kenapa KPK baru bereaksi ketika itu sudah diputar? Mekanismenya seperti apa? Ini kan rekaman pemeriksaannya sudah lama. Kalau tidak salah Desember 2016. Kenapa kok tidak dilaporkan kepada pimpinannya pada saat itu juga jika memang benar ada laporan itu,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.
Masinton tidak puas dengan rekaman pemeriksaan Miryam oleh KPK yang diputar di pengadilan Tipikor pada Senin 14 Agustus 2018. Masinton mendesak agar rekaman Miryam itu diputar secara utuh dan terbuka.
“Masalah rekaman Miryam harusnya digelar secara terbuka. Utuh. Supaya tidak menjadi fitnah berkelanjutan,” ujar dia.
Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan secara prinsip bahwa direktur penyidikan KPK tidak pernah bertemu dengan anggota komisi III terkait kasus Miryam. Bahkan, kata Febri, direktur penyidikan itu tidak mengenal anggota DPR.
Setelah diterpa isu ini, lanjut Febri, direktur penyidikan langsung berinisiatif mengajukan diri kepada pimpinan KPK untuk diperiksa oleh bagian pengawas internal KPK. “Informasi yang kami terima,” ujar Febri.
Sebelumnya dalam rekaman yang diputar di pengadilan, Miryam menyatakan bahwa ada tujuh orang dari unsur pegawai dan penyidik KPK, termasuk setingkat direktur, yang menemui anggota Komisi III. Dalam pertemuan itu, kata Miryam, tujuh orang itu memberi tahu rencana pemeriksaan dirinya kepada anggota Komisi III.
Kemudian, kata Miryam, dirinya diminta menyerahkan uang Rp2 miliar kepada perwakilan KPK tersebut. Uang itu sebagai langkah agar KPK tak mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang juga menjerat Miryam.
News.metrotvnews.com
