Pelita.online – Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) DKI Jakarta mengkritik program naturalisasi sungai yang diatur melalui Pergub DKI Jakarta.
Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Ahmadi menilai, program naturalisasi sungai di Jakarta tidak melibatkan masyarakat.
“Konsep naturalisasi, lebih baik ketimbang normalisasi. Tapi kan naturalisasi ini sebenarnya sudah dilakukan teman-teman komunitas Ciliwung dan sebagainya. Tetapi ketika konsep dituangkan ke pergub, pelibatan masyarakat tidak dimasukkan dalam pergub itu,” kata Tubagus dalam konferensi pers tentang bencana banjir Jabodetabek di kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta, Senin (6/1/2020).
“Padahal tantangan naturalisasi adalah gimana ada pelibatan masyarakat di situ,” ujarnya.
Di lain sisi, ia juga mengkritik eksekusi normalisasi sungai yang pendekatannya selalu dengan penggusuran warga.
Menurut Tubagus, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa memikirkan alternatif lain yang juga melibatkan partisipasi warga.
“Dalam catatan LBH, normalisasi selalu pendekatannya penggusuran. Memang penggusuran saja PUPR kerjanya? Enggak. Bisa bagaimana membangun permukiman yang adaptif. Apakah dipikirkan? Ini minim partisipasi warga,” tuturnya.
Namun, dia mengatakan sudah bukan saatnya memperdebatkan konsep naturalisasi atau normalisasi.
Tubagus mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mampu berkoordinasi dengan baik agar menghasilkan solusi terbaik bagi warga. Ia mencontohkan penanganan sedimentasi.
“Nah, sekarang soal betonisasi dan naturalisasi. Perdebatan mereka artinya menandakan pembangunannya tidak partisipatif. Misal PU betonisasi. Apa kerjaannya hanya betonisasi? Enggak. Banyak tugas PU dalam urusan sungai, bisa sedimentasi,” kata Tubagus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, berbicara soal restorasi sungai.
Sumber : kompas.com
