Pelita.online – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim turut angkat bicara isu kekerasan pemerintah China kepada umat muslim Uighur. Dalam pernyataannya, MUI Jatim mencetuskan empat poin yang harus dilakukan pemerintah negeri tirai bambu itu.
“Poin pertama kami mendesak keras kepada pemerintah China agar mengklarifikasi secara transparan terhadap isu pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Terlebih berhembus kabar adanya intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan hingga pelanggaran HAM lainnya yang menimpa muslim Uighur,” kata Sekretaris MUI Jatim, M Yunus kepada wartawan di Kantor MUI Jatim Jalan Dharmahusada nomor 5 , Jumat (20/12/2019).
Poin kedua, lanjut Yunus, Pemerintah China juga harus memberikan hak dan memberikan fasilitas kepada umat muslim Uighur untuk melaksanakan ibadah. Sebab, menurutnya, selama ini hak itu telah dibatasi dan dipersekusi.
“Orang beribadah itu merupakan ekspresi dari seorang muslim dan wajib diberikan fasilitas. Nah kan aneh kalau beribadah itu dilarang,” lanjut Yunus.
Tak hanya mendesak Pemerintah China, MUI Jatim juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Komnas Ham RI langkah kongkret kepada muslim Uighur. Desakan itu dituangkan pada poin ketiga.
“Yang poin ketiga ini intinya kami meminta mereka melakukan langkah sistematis serta bersikap tegas agar umat muslim Uighur diberikan hak-hak sipil sebagai muslim,” tegas Yunus.
Di poin terakhir, MUI Jatim turut mendesak Pemerintah RI untuk tegas mengambil sikap terkait isu kekerasan muslim Uighur. Sebab, MUI Jatim menilai selama ini pemerintah dinilai kurang tegas bersikap dengan kondisi muslim Uighur.
“Saya rasa begitu, kurang tanggap merespon hal ini. Terutama diamnya pemerintah Indonesia sangat mengecewakan masyarakat dan juga kami,” tandasnya.
Sumber : Detik.com
