Pelita.online – Anggota Fraksi Partai NasDem di DPR Ahmad Sahroni menyatakan bahwa wacana mengembalikan mandat pemilihan presiden ke tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
Menurutnya, usulan tersebut merupakan hal yang wajar muncul di era demokrasi seperti saat ini.
“Saya rasa kemunculan wacana terkait Pilpres oleh MPR ini merupakan diskusi yang wajar di era demokrasi sekarang,” kata Sahroni lewat keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/11).
Dia menilai pihak-pihak yang mengusulkan wacana tersebut sudah memiliki sejumlah pertimbangan. Misalnya, alasan efisiensi anggaran dan upaya mencegah potensi ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat yang merusak persatuan serta stabilitas negara.
Namun, lanjutnya, usulan tersebut perlu dikaji bersama-sama. Diperlukan pula kepala dingin dan jernih agar dapat mendiskusikan sistem yang tepat untuk pemilihan presiden di Indonesia di masa mendatang.
“Kita harus lanjutkan diskusinya dengan kepala dingin dan jangan saling menghujat. Jangan sampai kita bicara demokrasi-demokrasi tapi esensi utama demokrasi yaitu kebebasan berpendapat malah dihalangi,” tutur Sahroni.
Usulan pemilihan presiden kembali dipilih oleh presiden menguat. Agustus lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan agar pilpres langsung perlu dikaji kembali mengingat ongkos politik yang mahal serta menciptakan pembelahan di masyarakat seperti pada Pilpres 2019 lalu.
Isu itu meredup seiring berjalannya waktu. Namun, tidak hilang. Kembali menguat ketika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan setuju jika pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR.
Hal itu diutarakan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (27/11).
Bamsoet menjelaskan bahwa usulan PBNU untuk memilih presiden melalui mekanisme MPR itu berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam.
“Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di tahun 2012 di Cirebon yang intinya adalah PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, bukan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet.
Sumber : cnnindonesia.com
