Pelita.online – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah akan menyiapkan program untuk membantu tenaga honorer yang juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan keterangan pers terkait hasil Rapat terbatas dengan presiden Joko Widodo, Senin (14/9/2020).
“Bapak Presiden meminta dilakukan pendalaman terkait dengan tenaga honorer. Pemerintah akan melakukan kajian, di mana tenaga kerja honorer pun akan mendapatkan bantuan,” kata Airlangga.
Airlangga menyampaikan, saat ini sebagian kecil tenaga honorer juga sudah mendapatkan bantuan program subsidi gaji/upah melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ke depannya akan diperluas bagi seluruh tenaga honorer.
“Ini akan diarahkan untuk seluruh tenaga honorer. Kami akan persiapkan apakah itu program maupun detailnya,” imbuhnya.
Ditambahkan Airlangga, Presiden Joko Widodo juga meminta agar Program Kartu Prakerja dibahas dengan Kementerian Keuangan untuk melihat potensi-potensi yang ada. Pasalnya banyak tenaga kerja informal yang terdampak Covid-19.
“Kartu Pra Kerja per 14 September ini sudah 3,8 juta (pendaftar). Artinya per September, target peserta 5,6 juta akan tercapai,” kata Airlangga.
Pusat Karantina
Terkait pusat-pusat karantina untuk pasien dengan gejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri yang berpotensi menularkan kepada keluarga, Pemerintah juga memfasilitasi untuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3.
Airlangga menegaskan Pemerintah Pusat memiliki dana yang cukup untuk penyediaan tempat isolasi di hotel bintang 2 dan 3 seperti yang telah berjalan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Namun Airlangga tidak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan.
Untuk hotel bintang 2 dan 3 yang ingin melakukan kerja sama, Airlangga mempersilahkan untuk mendaftar. Saat ini pun Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) sudah bekerja sama dengan sejumlah hotel di DKI Jakarta.
“Pemerintah (Pusat) menyediakan dananya. Kami sudah punya exercise-nya dan dana pemerintah cukup untuk itu,” kata Airlangga.
Terkait dengan tes PCR, Airlangga menyampaikan Pemerintah juga akan menyiapkan rujukan ataupun referensi harga. Hal tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar ketimpangan kapasitas testing antardaerah harus segera diperkecil. Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi, tapi ada provinsi-provinsi lain yang masih jauh di bawahnya. Presiden mencontohkan misalnya di DKI Jakarta sudah mencapai 324.000 testing, Jawa Timur masih 184.000 testing, Jawa Tengah 162.000 testing, di Jawa Barat 144.000 testing, dan provinsi-provinsi yang lain yang masih di bawah 100.000 testing.
Sumber:BeritaSatu.com
