Pelita.online – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China (Tiongkok) bakal berlanjut hingga 2020. Kondisi tersebut menjadi tantangan lantaran berdampak negatif terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tahun depan akan ada pemilihan presiden di AS. Namun siapapun presiden terpilih tidak akan membuat perang dagang berakhir.
“Kami memperkirakan perekonomian Indonesia 2020 masih belum akan lepas dari kondisi ekonomi global, masih berat. Tahun depan akan ada pemilu di AS, pemilihan presiden. Kami rasa siapapun yang menang itu akan tetap membuat Amerika dan Tiongkok tetap dalam tensi perdagangan,” kata dia di Hotel Raffles Jakarta, Senin (9/12/2019).
Dia menjelaskan, pergantian kepemimpinan di AS tak berpengaruh terhadap sikap negara adidaya tersebut kepada Tiongkok.
“Karena tensi perdagangan yang ada antara Amerika dan Tiongkok saat ini, itu lebih dari sekedar urusan ekonomi. Ini adalah mengenai geo politik, di mana AS memang tidak ingin Tiongkok maju terlalu cepat. Karena itu global tension masih akan tetap ada,” jelasnya.
Di saat yang sama, kondisi perekonomian di sejumlah negara juga masih berada dalam situasi menantang. Itu berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
“Tiongkok masih akan tetap dalam situasi challenging, menantang. Eropa belum akan recovery. Inggris masih akan tetap dalam posisi memastikan gimana dia melewati Brexit. Karena itu perekonomian Indonesia tahun depan masih akan tetap challenging,” sebutnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah sedang menyiapkan dua undang-undang omnibus law, yaitu UU Perpajakan dan UU Cipta Lapangan Kerja.
“Dalam kondisi ekonomi yang challenging tahun depan ini penting bagi pemerintah menyampaikan bahwa kita akan terus lakukan reform, dan bentuknya, rencana pemerintah keluarkan dua UU omnibus law,” tambahnya.
Sumber : Detik.com
