Pelita.online – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya untuk menghapus, memangkas, atau menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) jajaran direksi hingga karyawan.
Imbauan itu tercantum dalam surat Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin. Dalam surat, Syafruddin menyebut imbauan itu dikarenakan penyebaran wabah virus corona yang berdampak secara sosial, ekonomi, dan keuangan.
“Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan diimbau untuk tidak diberikan, dipotong, atau ditunda pembayaran THR tahun 2020,” bunyi surat imbauan tersebut.
Dalam surat yang sama, Syafruddin juga mendorong agar perusahaan mengalokasikan biaya yang diperuntukkan THR untuk kegiatan atau donasi kemanusiaan terkait penanggulangan virus corona. Sekretaris BP BUMD DKI Jakarta Riyadi membenarkan isi surat tersebut. Di sisi lain, Riyadi menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan THR di BUMD diserahkan kepada jajaran direksi.
Direksi, kata dia, secara teknis dapat memilih karyawan mana yang perlu dipotong atau ditunda THR-nya, dan mana yang tidak.
“Direksi bisa mengukur lah karyawan yang punya jabatan, golongan tinggi, ya mungkin boleh. Tapi golongannya rendah. Itu nanti direksi masing-masing yang menentukan,” ujarnya.
Soal alokasi dana THR untuk donasi juga diserahkan kepada masing-masing BUMD. Menurutnya, BUMD bisa menyumbang dengan segala bentuk, baik berupa pembagian sembako atau yang lainnya.
“Macam-macam bentuknya. Bisa juga pembagian sembako untuk masyarakat menengah ke bawah, tergantung BUMD-nya,” ujar dia.
Adapun 13 BUMD yang diimbau untuk menghapus hingga menunda THR yakni Perumda Pasar Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, PD Dharma Jaya, PD PAL Jaya, PT Jakarta Propertindo.
Kemudian PT MRT Jakarta, PT Bank DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PT Jamkrida Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Transportasi Jakarta.
Sumber : cnnindonesia.com
