Pelita.online – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memasukkan Chandra Marta Hamzah yang pernah menjadi wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bursa seleksi bos BUMN. Kabar yang berhembus, Chandra akan mengisi salah satu kursi petinggi di bank BUMN.
Kebetulan saat ini ada dua kursi bos BUMN bank yang kosong, yaitu posisi direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN.
Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko menilai Erick tak salah memilih Chandra. Sebab, ia pernah punya pengalaman di perusahaan negara, yaitu menduduki kursi komisaris utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN pada 2014 lalu.
Selain itu, Chandra juga memiliki latar belakang dan pengalaman yang tak perlu diragukan lagi di bidang hukum. Chandra merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berkarir sebagai ahli hukum yang memiliki empat lisensi sekaligus. Mulai dari lisensi konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pajak, Hukum Pasar Modal, dan Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat. Puncaknya, Chandra pernah memiliki portofolio sebagai wakil ketua bidang penindakan, informasi, dan data di lembaga anti-rasuah.
“Artinya sudah mengenal budaya perusahaan BUMN, meski mungkin yang lebih diperhatikan adalah latar belakang beliau di bidang hukum,” kata Danang, Senin (18/11).
Menurut Danang, latar belakang dan pengalaman Chandra membuatnya bisa menempati kursi bos BUMN mana pun. Khususnya, perusahaan pelat merah yang tengah butuh ketegasan tata kelola dan kerap bersinggungan dengan hukum dan prinsip kehati-hatian, termasuk bank.
“Sekalipun kabarnya di bank, tapi peran Chandra sepertinya lebih untuk benahi tata kelola, memastikan apakah bank BUMN bisa comply dengan regulasi dan batas-batas risiko kredit sampai bersikap tegas pada kreditur kalangan pengusaha agar aliran kredit tidak melulu ke mereka, agar bank lebih objektif,” tuturnya.
Syaratnya, sambung Danang, hanya tinggal seberapa mampu Chandra melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, Chandra tidak memiliki latar belakang dan pengalaman khusus di sektor perbankan.
Namun, menurutnya, ini bukan rintangan besar bagi Chandra. Apalagi, bila fit and proper test dari Kementerian BUMN bisa dilaluinya.
“Ini semua tergantung pada tujuan penempatan sosok Chandra oleh kementerian sendiri, untuk benahi apa,” imbuhnya.
Di sisi lain, bila tidak mengisi pucuk pimpinan bank BUMN, Danang menilai Chandra juga cocok di perusahaan negara lain yang tengah membutuhkan direktur utama, yaitu PLN dan PT Pertamina (Persero).
“Keduanya terbuka, apalagi di PLN pernah jadi komisaris. Khususnya PLN, mungkin cocok juga karena habis kena kasus korupsi, kalau di bank BUMN ya itu tadi untuk hadapi kreditur perusahaan besar yang rawan kepentingan,” terangnya.
Senada, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan pemilihan Chandra untuk mengisi kursi bos bank BUMN sah-sah saja, meski tak pernah jadi bankir. Sebab, posisi direktur utama sejatinya tak hanya mengurus persoalan teknis bank, namun juga membangun iklim tata kelola perusahaan negara yang lebih baik (Good Corporate Governance/GCG).
“Karena bisa saja tujuannya lebih ke aspek legal dan memperkuat GCG, misalnya agar bisa menghindarkan bank dari fraud dan lainnya. Tapi memang syaratnya asal bisa lolos tes OJK saja,” ujarnya.
Namun, Toto juga melihat bahwa Chandra sebenarnya punya pengalaman yang juga cocok untuk membenahi tata kelola hukum di BUMN non bank. Khususnya, perusahaan negara yang punya banyak proyek untuk dikawal, seperti PLN dan Pertamina.
“Kebetulan PLN punya proyek 35 ribu megawatt dan Pertamina capex-nya (belanja modal) tinggi untuk kebutuhan bangun kilang dan lainnya. Keduanya perlu dikawal agar tidak ada kebocoran,” ucapnya.
Sebelumnya, Erick sudah memanggil mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam memulai bursa dirut BUMN. Berbeda dengan Chandra yang dikabarkan akan berada di BUMN sektor perbankan, Ahok santer diberitakan akan memimpin BUMN sektor energi.
Sumber : cnnindonesia.com
