Pelita.online – Ribuan petani garam dari Pulau Madura menagih janji Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mereka menggelar aksi di depan kantor gubernur ini menagih janji tentang penyerapan garam rakyat.
“Beberapa bulan yang lalu Gubernur Jatim menjanjikan akan melakukan penyerapan, dan menyetop masuknya garam impor ke Indonesia. Tapi kenyataannya sampai saat ini aktivitas impor garam itu masih terus berjalan,” kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), Moh. Yanto di depan kantor gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (4/9/2019).
Yanto menyebut petani garam sebelumnya akan menggelar aksi demo di kantor Gubernur Jatim pekan lalu. Namun rencana ini batal setelah Khofifah meminta agar aksi ditunda dan berjanji akan menyetop impor garam. Tapi hingga kini, Nanti menyebut realisasi terkait pemberhentian impor belum juga nampak.
“Bu Gubernur Jatim waktu itu meminta agar rencana aksi demo ditunda dulu, katanya ingin menemui presiden, dan setelah 10 hari kami bu gubernur akan mengundang petani garam ke Gedung Grahadi Surabaya, dan hasilnya hanya mengatakan besok besok dan besok akan melakukan stop impor, besoknya kapan?” imbuh Yanto.
Untuk itu, aksi petani garam ini menuntut Pemprov Jatim agar menepati janjinya. Salah satunya terkait MoU antara Pemprov Jatim dengan sejumlah perusahaan garam yang telah disepakati untuk penyerapan garam petani hingga menyetop garam impor.
“Padahal MoU itu disaksikan bersama antara Kementrian, Pemprov Jatim, perusahaan dan petani garam,” terangnya
Yanto pun menyayangkan janji tersebut yang belum terealisasi hingga kini.
“Namun kenyataannya perusahaan yang ada, perusahaan malah sehari buka dua sampai tiga hari tutup. Padahal sudah jelas akan menyerap garam petani sebesar 1,1 juta ton garam, mulai dari Juni 2019 sampai Juli 2020,” lanjutnya.
Sumber : Detik.com
