Pelita.online – Jajaran pimpinan MPR RI bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta Pusat. Dari 10 pimpinan MPR, hanya dari Partai NasDem, yakni Lestari Moerdijat yang tidak terlihat sosoknya.
Pertemuan tersebut digelar di kediaman Megawati yang berada di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Jajaran pimpinan MPR tiba di lokasi mulai pukul 15.45 WIB.
Pimpinan MPR yang pertama kali terlihat tiba di lokasi yakni Fadel Muhammad. Setelah Fadel, Syarief Hasan tiba. Kemudian disusul Zulkifli Hasan (Zulhas), Bambang Soesatyo (Bamsoet), Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid (HNW), dan terakhir Ahmad Muzani yang tiba pukul 15.55 WIB.
Ketua MPR Bambang Soesatyo tiba setelah Arsul. Namun, mobil yang ditumpangi politikus Partai Golkar itu langsung masuk ke halaman rumah Megawati.
Dari sejumlah pimpinan tersebut, hanya Jazilul Fawaid, Ahmad Basarah dan Lestari yang tidak terlihat. Basarah dan Jazilul disebut sudah berada di dalam kediaman Presiden ke-5 RI.
Pada pukul 17.25 WIB, pimpinan MPR yang hadir dan Megawati keluar dari rumah untuk menggelar jumpa pers. Mereka kemudian berdiri berjejer di halaman kediaman Megawati.
Bamsoet menuturkan bahwa dalam pertemuan tadi pihaknya tak hanya memberi undangan pelantikan Joko Widodo (Jokowi). Bamsoet mengatakan pihaknya juga meminta pandangan Megawati terkait wacana amandemen UUD 1945 terkait GBHN.
Dari posisi kanan barisan berdiri Muzani. Berderet ke kiri ada HNW, Jazilul, Bamsoet, Megawati, Zulhas, Basarah, Fadel, dan paling kiri Syarief. Sementara Arsul berdiri di belakang Megawati.
Di samping kanan Arsul berdiri politikus PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di sebelah kanan Pramono ada politikus PDIP Herman Herry. Tak terlihat sosok Lestari.
“Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan Ibu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Ibu Mega merupakan presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR. Diskusi berlangsung hangat,” kata Bamsoet.
Bamsoet menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), khususnya tentang ekonomi. Dia memastikan bahwa amandemen UUD 1945 tak aman menyentuh ke topik mengenai sistem pemilihan presiden (pilpres).
“Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 yang akan datang,” jelasnya.
Sumber : Detik.com
