Pelita.online – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan potensi ancaman tertinggi dalam Pemilu 2019 adalah resiko konflik sosial.
“Potensi tertinggi itu adalah tentang konflik sosial. Konflik sosial ini harus diantisipasi dan dimitigasi secara maksimal oleh aparat Kepolisian, baik dari tingkat Polres maupun Polda,” kata Dedi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/4).
Dedi juga menjelaskan bahwa dari pihaknya sudah melakukan pemetaan dengan jumlah personil untuk melakukan mitigasi potensi konflik ini. Kemudian, Dedi menyebutkan daerah-daerah yang rawan akan terjadi konflik mulai dari tingkat kabupaten sampai wilayah provinsi.
“Di tingkat kabupaten sudah ada, dari mulai Tangerang Selatan sampai dengan paling terakhir itu daerah Yogya(karta),” kata Dedi
“Kemudian untuk diwilayah provinsi itu dari mulai Maluku Utara, Papua sampai dengan DKI Jakarta juga salah satu yang menjadi potensi kerawanan itu,” imbuhnya.
Lanjutnya, Dedi menjelaskan seluruh Polda sudah mempersiapkan rencana pengamanan secara komperhensif apabila terjadi konflik. Ia juga menyebut sarana dan prasarana yang kuat diperlukan untuk mengatasi konflik. Ia meyakinkan kalau Polri dan TNI akan menjamin keamanan kepada masyarakat yang akan memilih, agar mereka tidak golput.
“(Sebanyak) 271.880 Anggota Polri ditugaskan untuk mengawasi kontestasi pemilu 2019 Polri juga dibantu secara aktif oleh 68.000 pasukan TNI itu yang diterjunkan ke TPS,” ujar Dedi.
Disinggung mengenai ancaman terorisme, Dedi menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu isu yang sangat diwaspadai oleh kepolisian.
“Karena pasca kejadian di Sibolga dan Penangkapan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jateng dan Jatim itu menunjukan mereka juga akan terjadi. Kepolisian tentunya akan menungkatkan kewaspadaan,” jelasnya.
Sumber: cnnindonesia.com
