Pelita.online – Karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Jakarta Selatan, menggelar aksi menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung cair.
Mereka turun ke lapangan di area rumah sakit, membawa poster dan menyuarakan tuntutan kepada manajemen.
Sebagian pegawai meminta agar direktur keuangan rumah sakit diganti karena dianggap tak becus terkait pembayaran THR yang menjadi hak karyawan.
Atom Kadam selaku Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Kehumasan RSUP Fatmawati membenarkan soal tuntutan para karyawan soal uang THR.
“Jadi tadi ada penyampaian aspirasi karyawan RS Fatmawati terkait THR. Dan kita dari manajemen sudah temui kawan-kawan dan kami sampaikan aturan main pemberian THR,” ungkap Atom ditemui Warta Kota di ruang kerjanya, Senin (27/5/2019).
Atom menyebut, bahwa aksi demonstrasi itu terjadi lantaran sejauh ini belum ada komunikasi yang baik antara karyawan dan manajemen.
Kata Atom, masalah ini terjadi lantaran pihaknya belum melakukan sosialisasi atas terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 58 dan 57 tahun 2019 yang salah satunya mengatur soal pembayaran THR.
“PKM itu ditandatangani tanggal 10 Mei dan baru sampai di kami dalam bentuk SK pada 21 Mei. Jadi, sangat mepet sekali. Kita butuh mempelajari sebelum mensosialisasikan ke para karyawan,” ujar Atom.
Ia menyebut, sebenarnya THR telah dibayarkan pada Jumat pekan lalu meskipun nilainya tidak besar. Sedangkan pembayaran secara penuh, akan dilakukan bertahap pada Juli mendatang.
Atom menduga, karyawan tak puas dengan besaran THR yang diterima padahal itu hanya sebagian.
“Pembayaran itu tak cuma sekali dilakukan. Nanti itu juga dibayarkan bulan Juni cuma dalam bentuk remunerasi atau berbasis kinerja dan cairnya bulan Juli,” ujarnya.
Atom memastikan dalam waktu dekat pihak manajemen akan segera menyebarkan edaran ke para karyawan soal aturan pemberian THR terbaru.
“Dalam satu atau dua hari ke depan edarannya akan kami bagikan. Manajemen juga selalu membuka pintu jika ada karyawan yang ingin bertanya,” ujarnya.
Atom menambahkan, bahwa rumah sakit itu memiliki 2438 karyawan, baik PNS dan non PNS.
Sementara itu, salah satu karyawati, ST, mengutarakan kekesalannya dengan manajemen rumah sakit yang dianggapnya menyepelekan hak para pekerja.
Ia juga menyebut soal pembayaran THR yang sudah dicicil adalah bohong.
“Kamuflase. Itu tidak benar,” ujarnya.
Ia menyebut, uang cicilan THR yang dimaksud manajemen sejatinya adalah uang tunjangan yang sudah menjadi hak karyawan.
“Di bulan Juli ada uang dulu namanya uang pendidikan tapi sekarang diganti remun 13 dari pemerintah.”
“Nah, uang remun 13 yang harusnya keluar bulan Juli itu dikeluarkan dulu 30 persen di bulan Mei. Sisanya yang 70 persen nanti keluar dibulan Juli. Jadi, uang yang masuk kemarin itu bukan THR,” paparnya.
Ia dan karyawan lain menyayangkan klaim sepihak dari pihak manajemen soal cairnya THR yang dimaksud.
Ia pun meminta manajemen tidak memberikan keterangan tidak benar yang justru membuat marah karyawan.
“Jangan seolah-olah uang remun bulan Juli yang jadi hak kami itu dianggap sebagai THR. Yang kami perjuangkan sekarang kenapa THR tidak turun,” ungkapnya.
Demonstrasi dilakukan sekitar satu setengah jam, mulai 10.00 hingga 11.30. Masing-masing divisi mengirimkan perwakilannya untuk berdemo.
Meskipun pelayanan tetap berjalan, namun sejumlah pasien prihatin terhadap aksi demonstrasi itu. Ia lebih miris setelah tahu tuntutan pendemo adalah karena tidak dibayarnya uang THR.
“Meskipun ada pelayanan, tapi jadi terhambat. Saya sampai nunggu dua jam buat cek darah, besok baru mau kemoterapi,” ujar pasien bernama Aris (32) yang turut menyaksikan jalannya demonstrasi usai melakukan cek darah.
Di sisi lain, Aris memahami aksi yang dilakukan pegawai karena menuntut haknya. “Ya mereka menyuarakan aksi, demo.”
“Menyampaikan masukan-masukan. Sebenarnya ini merusak citra rumah sakitnya sendiri karena gak bayar THR seperti itu. Ini kan masalah internal perusahaan tapi malah jadi banyak yang tahu,” ungkapnya
Sumber : wartakota.com
