Politik

Rayakan Pemilu Serentak 2019 dengan Aman dan Damai

Penulis pelita -

April 17, 2019

Pelita.Online – Hari ini, Rabu 17 April 2019, sebuah sejarah baru akan ditorehkan. Inilah kali pertama Indonesia menggelar pemilihan umum (pemilu) dengan menggabungkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara serentak di seluruh Indonesia dengan jumlah pemilih mencapai 193 juta warga.

Sejak Rabu pagi, mereka yang berhak akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi dan calon anggota DPRD kabupaten/kota secara bersamaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah satunya.

Simulasi Pemilu 2019 — Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu (10/4). Simulasi pemungutan surat suara dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan saat pencoblosan pemilu pada 17 April nanti (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta – Hari ini, Rabu 17 April 2019, sebuah sejarah baru akan ditorehkan. Inilah kali pertama Indonesia menggelar pemilihan umum (pemilu) dengan menggabungkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara serentak di seluruh Indonesia dengan jumlah pemilih mencapai 193 juta warga.

“Saya besok nyoblos pagi sekali, mungkin sekitar jam 07.00-an di TPS dekat rumah. Kemudian saya akan memantau situasi di Jakarta,” ujar Anies di Pulau Sebari, Kepulauan Seribu, Selasa (16/4/2019) siang.

Dia yakin, rangkaian proses Pemilu 2019 alan berjalan lancar. Apalagi, pihak Pemprov DKI sejak awal sudah berkomitmen untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan perhelatan besar ini.

“Insyaallah segalanya berjalan dengan lancar. Saya juga terus menerus menggarisbawahi, kami mendukung apa yang jadi kebutuhan KPU. Kami di jajaran pemprov hingga ke bawah siap membantu,” tegas Anies.

Senada, Ketua KPU Arief Budiman juga berharap Pemilu 2019 berjalan dengan aman dan lancar. Syaratnya, ujar dia, penyelenggara pemilu dari atas hingga ke bawah memahami regulasi yang ada.

“Pertama, penyelenggara pemilu agar menyelesaikan tugas tepat waktu, pahami aturannya, jelaskan pada seluruh pihak yang terlibat, sehingga kalau semua paham aturannya, semua tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan,” jelas Arief di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).

Kemudian, lanjut dia, Pemilu 2019 tak akan berjalan damai tanpa partisipasi dari partai politik peserta pemilu. Hal ini terkait dengan komitmen parpol untuk menjaga kadernya agak tak melakukan perbuatan tercela.

“Bekali saksi-saksi Anda dengan pemahaman regulasi yang cukup, sehingga mereka tahu juga harus bertindak seperti apa kalau ada masalah, bukan bertindak di luar ketentuan aturan yang berlaku,” ujar Arief.

Infografis 5 Warna Surat Suara Pemilu 2019.

Harapan Pemilu 2019 berlangsung aman dan damai juga disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Timses capres petahana ini memastikan pihaknya tak akan memobilisasi massa saat pencoblosan yang dimulai pada Rabu, sekitar pukul 07.00 pagi.

“Pertama, tidak ada mobilisasi massa yang di luar dari upaya untuk mengajak orang memilih. Kedua, penyelenggara pemilu harus bertindak fair ya, meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan, katakanlah kecurangan atau ada yang berkampanye secara terselubung di TPS,” ujar Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong , Selasa (16/4/2019).

Ketiga, lanjut dia, aparat keamanan juga harus menjaga situasi di setiap TPS agar aman dan masyarakat yang mencoblos merasa aman datang ke TPS.

“Kita percaya polisi dan TNI menjalankan komitmen untuk menjaga keamanan saat pencoblosan. Saya kira tiga hal itulah yang harus diperhatikan,” tegas Usman.

Secara keseluruhan, menurut dia kunci agar Pemilu 2019 berjalan sesuai yang diharapkan adalah dengan menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu adalah kegembiraan.

“Jadi harus ada dalam mindset masyarakat bahwa pemilu adalah kegembiraan, bukan ketakutan, bukan intimidasi, kalau intimidasi itu kan memunculkan ketakutan,” jelas Usman.

Senada, Juru Bicara Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya selalu mengimbau kepada pemilih di Pemilu 2019 untuk menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa, apa pun pilihan politiknya.

“Mau pilih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, apa pun partai yang dipilih, kita sebagai anak Indonesia harus menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa yang kita cintai,” ujar Andre, Selasa (16/4/2019).

Dia juga mengatakan, perbedaan pandangan politik tidak boleh membuat bangsa terpecah belah. “Kita boleh beda pilihan dan pandangan, tapi kebersamaaan harus kita jaga. Jadi, mari berbondong-bondong ke TPS,” ajak Andre.

Jangan Sampai Golput

Salah satu tantangan penyelenggara Pemilu 2019 adalah menekan angka golongan putih (golput) yang selalu menunjukkan tren meningkat setiap pemilu digelar. Demikian pula dengan surat suara tidak sah yang angkanya cukup tinggi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2019.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput pada Pemilu 2004 sebesar 23,3 persen dengan. Pada Pemilu 2009, angka golput naik menjadi 27,45 persen dengan 17 juta surat suara tidak sah. Sedangkan pada Pemilu 2014, angka golput naik lagi jadi 30,42 persen dengan 14 juta surat suara tidak sah.

Namun, tak sedikit yang menilai hasil pencoblosan hari ini dengan optimistis. Pemilu 2019 diprediksi tidak akan menghasilkan angka golput yang tinggi. Sejumlah alasan pun dikemukakan.

“Tren golput absolut belum tahu, (tapi) kemungkinan menurun karena pilpres kali ini para pemilihnya semangat,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari , Selasa (16/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, angka golput akan menurun karena profesionalisme penyelenggara Pemilu 2019 yang dinilainya sudah dengan baik mengurusi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Dibandingkan pemilu lalu, jumlah DPT periode kali ini lebih baik. Dari kedua faktor tersebut, saya optimis angka golput pada pemilu kali ini akan rendah,” ujar Qodari.

Hal senada disampaikan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (Lima), yang menuturkan bahwa angka golput pada Pemilu 2019 diprediksi akan di bawah 10 persen.

“Ya sekitar 7 persen,” kata Ray, Selasa siang.

Dia justru mengkhawatirkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu akan kewalahan menangani para pemilih yang membludak karena terlalu bersemangat.

Hal itu ditampik Ketua KPU RI Arief Budiman. Dia justru mengajak para pemilih untuk menggunakan haknya pada Pemilu 2019.

“Kepada pemilih, gunakan hak pilih Anda pada masa waktu yang sudah diberikan. Jangan golput,” tegas Arief

Dia menambahkan, penting memberi suara pada lima lembaga (Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang para pemimpinnya akan memimpin bangsa lima tahun ke depan.

“Pilih yang terbaik, karena yang memilih orang baik,” pungkas Arief.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan, pihaknya sudah kerap menyuarakan agar pemilih tidak golput, termasuk imbauan yang disampaikan capres Joko Widodo atau Jokowi di berbagai kesempatan.

“Pak Jokowi, baik dia sebagai capres maupun dalam berbagai pidato sebagai kepala negara kan selalu mengajak orang untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April, tidak golput. Alasannya, pemilu itu menentukan nasib bangsa. Pemilu itu biayanya mahal, jadi mari kita gunakan hak pilih supaya tidak mubazir,” ujar Usman kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, adanya rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemilih menggunakan haknya dalam Pemilu 2019, turut memperkuat imbauan untuk tidak golput.

“Bahkan, ada yang mengatakan golput itu haram, misalnya. Itu kita sampaikan juga melalui media, jumpa pers, dan media sosial, supaya orang datang berpartisipasi dalam Pemilu 2019,” tegas Usman.

Pemerintah sendiri tidak melarang siapa pun menjadi golput. Tapi, kasusnya berbeda jika ada pihak yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk golput. Tidak main-main, mereka yang mendorong orang lain menjadi golput akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Setidaknya ada dua pasal dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang mengajak orang golput, yakni:

– Pasal 292

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

– Pasal 301 ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya imbauan untuk mereka yang berniat tidak mencoblos hari ini. Menurut dia, mereka yang berhak memilih hari ini akan merugi jika tidak memanfaatkan kesempatan menentukan arah masa depan bangsa. Apalagi itu hanya memakan waktu dalam hitungan menit.

“Ini adalah hak kita, ini adalah kesempatan dalam bernegara, kesempatan untuk menentukan arah bangsa. Karena itu, jangan biarkan kesempatan menentukan itu terbuang percuma, karena kita punya hak untuk menentukan. Datang ke TPS, kemudian tunaikan hak suaranya, sampai situ pulang,” ujar Anies.

liputan6.com