Reaksi ISESS, Koalisi Masyarakat Sipil, dan Walhi soal Bentrokan di Pulau Rempang

0

pelita.onine – Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Koalisi Masyarakat Sipil dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) buka suara pasca-bentrokan antara aparat gabungan TNI-Polri dengan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dilansir dari Tempo, situasi di Pulau Rempang hingga Kamis malam, 7 September 2023, masih mencekam. Warga memblokir jalan dengan batang-batang pohon yang mereka tebang. Aksi itu dilakukan karena masyarakat adat setempat menolak relokasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Aparat keamanan tetap merangsek masuk dan menyingkirkan semua batang-batang pohon itu. Mereka bahkan mengeluarkan gas air mata untuk memukul mundur warga hingga ke sekolah. Akibatnya murid sekolah harus dievakuasi dan beberapa di antaranya dikabarkan mengalami luka.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta pemerintah dan DPR membentuk tim independen untuk mengusut bentrokan tersebut.

“Pemerintah maupun DPR perlu menjelaskan secara transparan kepada publik dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mempertunjukkan dan menggunakan kekuasaan secara arogan,” kata Bambang pada Jumat, 8 September 2023.

Bambang mengatakan kekerasan aparat negara terhadap masyarakat itu harus dihentikan. Menurut dia, perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mencederai hati nurani masyarakat.

“Kekerasan aparat negara di Pulau Rempang ini menunjukkan bahwa jajaran kepolisian belum memahami peraturan yang dibuatnya sendiri,” kata Bambang.

Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan tindakan kekerasan

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengecam tindakan aaparat keamanan di Pulau Rempang. Mereka meminta aparat menghentikan tindakan kekerasan kepada masyarakat Pulau Rempang. Mereka juga meminta proses pembangunan PSN Rempang Eco City dihentikan.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindak kekerasan itu membuat masyarakat adat disana menjadi korban ambisi pembangunan nasional.

Berdasarkan pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Aparat gabungan yang menggunakan kendaraan taktis berupaya masuk ke Pulau Rempang secara paksa. Mereka memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tanda batas dan cipta kondisi.

Masyarakat adat sebenarnya telah berkumpul di titik masuk Pulau Rempang, tepatnya di Jembatan 4 Barelang. Akan tetapi aparat justru menangkap warga yang mencoba menghalangi langkah mereka. Setidaknya 6 orang warga ditangkap, puluhan orang luka, beberapa anak mengalami trauma, dan satu anak mengalami luka akibat gas air mata yang dilepaskan aparat.

Walhi: Proyek Rempang Eco-City tidak partisipatif

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi, Zenzi Suhadi, sebelumnya mengatakan, pembangunan Kawasan Rempang Eco-City merupakan salah satu PSN yang dimuat dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 itu tidak partisipatif sejak awal. Pemerintah dinilai abai terhadap suara masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di sana.

Hal itu, menurut Zenzi, membuat masyarakat menolak rencana pembangunan. Dia pun menuding Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, Kementerian Koordinator BIdang Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merumuskan program ini tanpa persetujuan masyarakat.

“Atas dasar tersebut, kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini. Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang,” ujar Zenzi.

Adapun Kapolda Kepulauan Riau Irjen Tabana Bangun mengatakan, polisi telah melakukan pendekatan humanis dalam proses tersebut. Tabana mengatakan tindakan yang dilakukan anak buahnya sudah tepat karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait rencana pengembangan pulau tersebut.

sumber : tempo.co

LEAVE A REPLY