Pelita.online – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mencatat, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional khusus sektor UMKM mencapai 67,99 persen atau telah disalurkan sebesar Rp 83,9 triliun per 5 Oktober lalu. Adapun total pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah sebanyak Rp 123,46 triliun.
“Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional khusus sektor UMKM, per 5 Oktober 2020, progress sementara mencapai 67,99 atau telah disalurkan sebesar Rp 83,9 triliun,” kata dia dalam acara Hari Lahir Ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) yang digelar secara virtual, ditulis Sabtu (10/10/2020).
Teten merinci, Program PEN Kementerian Koperasi dan UKM meliputi Banpres Produktif untuk Usaha Mikro melalui pemberian dana hibah Rp2,4 juta, Pembiayaan Investasi Kepada Koperasi melalui LPDB-KUMKM, slSubsidi KUR, dan Subsidi Non-KUR (BLU-Koperasi).
MenkopUKM menambahkan, sejumlah program lain yang juga digalakkan di antaranya adalah pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, menyelenggarakan Pasar Digital UMKM (PaDi), Korporatisasi Petani/Nelayan (Pengembangan Koperasi Pangan), program Belanja Di Warung Tetangga, serta menyerap produk koperasi dan UMKM melalui kolaborasi dengan Bulog, PTPN dan 9 klaster pangan BUMN yang akan menyalurkan produk ke warung-warung tradisional.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per 6 Oktober sudah terealisasi 100 persen.
“Alhamdulillah kurang dari 2 bulan sejak diluncurkan program bantuan presiden produktif untuk usaha mikro ini per 6 Oktober sudah 100 persen. Memang program ini dari survei ADB memang dianggap paling tepat dan paling diminta oleh pelaku usaha mikro,” kata Teten dalam konferensi pers pelaporan realisasi dana PEN secara virtual, Rabu (7/10).
Dia menjelaskan, selama pandemi covid-19 banyak pelaku usaha mikro yang modal kerjanya tergerus oleh kebutuhan konsumsi keluarganya, sekaligus pendapatan mereka banyak yang turun. Maka dari itu program ini diharapkan mampu dengan cepat terserap berkat dukungan berbagai pihak seperti Himbara, koperasi, pemerintah daerah juga Kementerian lembaga yang memang banyak yang melakukan program pendampingan UMKM.
“Tentu masih banyak usulan-usulan dari daerah dari berbagai pihak yang belum bisa kami penuhi dan karena memang estimasi kami jumlah UMKM usaha mikro yang unbankable itu lebih dari 20 juta orang,” ujarnya.
Merdeka.com
