Pelita.online – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso menugaskan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI untuk menolak kenaikan anggaran kegiatan dan fasilitas lain DPRD DKI Jakarta pada masa pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 ini.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa beredar lembaran dokumen kenaikan anggaran rencana kerja tahunan (RKT) 2021 DPRD DKI yang mencapai Rp 8 miliar dalam satu tahun per anggota dewan.
“Meskipun informasi besaran anggaran ini masih simpang siur, namun jika anggaran untuk volume dan kegiatan DPRD naiknya sangat signifikan dalam situasi sekarang, kita rasa itu sikap kurang peduli sebagai wakil rakyat DKI Jakarta,” kata Santoso dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).
Menurut Santoso, tidak etis jika DPRD minta kenaikan anggaran pada saat masyarakat berjuang menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat,” tandas Santoso.
Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Santoso menegaskan dan mengingatkan agar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI baik yang ada diunsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ataupun anggota biasa semuanya harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.
Santoso mengatakan, sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DKI Jakarta pada saat Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang RAPBD Tahun 2021 oleh Fraksi Partai Demokrat.
“Partai Demokrat DKI Jakarta beserta jajarannya di tingkat akar rumput akan terus bersama rakyat memperjuangkan APBD DKI Jakarta yang penggunaannya diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat itulah yang diutamakan,” pungkas Santoso.
Sumber:BeritaSatu.com
