Jakarta, Pelita.Online – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BNI) sebagai bank yang akan mengelola dana Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) KKP. Hal itu tertuang dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan siang ini.
Pendandatangan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Susi menyambut baik kerja sama tersebut. Dia berharap setelah pengelolaan dana APBN, BNI juga bisa mengelola dana BLU KKP.
“BNI juga sudah berkerja sama dengan KKP dalam pengelolaan uang APBN, tentu bisa dilanjutkan dengan sekarang kita punya BLU. Saya berharap BLU kita bisa terserap lebih cepat dan bulirannya juga akan lebih cepat dan lebih profesional dan penerimanya jauh lebih baik dengan memanfaatkan kapasitas yang ada di perbankan,” ujar Susi.
Menurut Susi dengan jaringan perbankan yang dimiliki BNI, maka penyaluran BLU KKP bisa lebih cepat terserap. Ada pun total BLU KKP tahun ini sebesar Rp 500 miliar.
“Saya yakin BNI outletnya ada di mana-mana sehingga kita bisa mempercepat BLU ini. Kalau penyerapannya baik tentu kita bisa memohon kepada Menkeu (Menteri Keuangan) untuk diberikan tambahan BLU lagi,” kata Susi.
Namun dia berharap agar BNI menyalurkan BLU KKP tidak jauh berbeda dengan bunga maksimal 6%. Hal itu agar penyaluran BLU KKP besar manfaatnya bagi para nelayan.
“BLU kita maksimum 6% kalau bisa 4-5%. Tapi BNI kalau bisa jangan terlalu beda, kala beda ya hanya 1% saja dari BLU KKP. Kalau tidak bagaiman bantu masyarakat kecil,” terang Susi.
Tidak hanya itu, acara tersebut juga disisipi beberapa penjanjian kerja sama. BNI juga ditunjuk untuk menyalurkan kredit kepada mitra-mitra binaan KKP di industri kelautan dan perikanan, hingga memberikan edukasi mengenai layanan perbankan kepada nelayan.
Susi pun meyakinkan BNI industri kelautan dan perikanan memiliki prospek cerah. Dengan perkembangan bisnis di industri perikanan bisa menjadi ceruk pasar baru bagi penyaluran kredit BNI.
Sementara Herry Sidharta menyampaikan bahwa, BNI juga memberikan berbagai solusi dan dukungan kepada KKP, di antaranya percepatan penyaluran kredit program dan kredit umum baik secara langsung maupun lingkage kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan binaan KKP.
“BNI juga siap melakukan pertukaran data dan Informasi, Layanan fungsi perbankan kepada Channeling Bank Administrating Bank pada proyek pinjaman dan atau hibah Luar Negeri,” jelas Herry
Menurut catatannya, hingga Juli 2017 BNI telah menyalurkan kredit pada sektor kemaritiman sebesar Rp 14,4 triliun kepada 2.359 debitur, yang terdiri atas sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2,1 triliun kepada 2.004 Debitur, sementara sektor lainnya sebesar Rp 12,3 triliun untuk 355 debitur, yang didominasi oleh kredit dari segmen pengangkutan dan pelayaran (52%), galangan kapal (20%), budidaya dan Penangkapan ikan (14%), Industri pengolahan dan perikanan (6%), perdagangan hasil perikanan (6%) dan konstruksi pelabuhan (2%).
Detik.com
