Pelita.Online, Jakarta – Komisi VI DPR RI kemarin (3/12) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro dan sejumlah BUMN dengan utang terbesar.
RDP tersebut mengulas soal utang BUMN. Setidaknya ada 10 BUMN dengan utang terbesar.
Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro berdasarkan data unaudited (belum diaudit).
Utang tersebut meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat Rp 441 triliun.
“Utang awalnya Rp 2.263 triliun, menjadi Rp 4.830 triliun. Dan kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp 5.271 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Dilihat dari komposisinya, utang terbesar disumbang oleh BUMN di sektor keuangan dengan nilai Rp 3.311 triliun, dan sektor non keuangan Rp 1.960 triliun.
“Kalau dibagi sektor keuangan dan non keuangan, utang Rp 5.271 triliun didominasi sektor keuangan Rp 3.300 triliun, dengan komponen terbesar dana pihak ketiga (DPK) mencapai 74%,” terangnya.
Disamping utang yang terus meningkat, aset BUMN juga mengalami pertumbuhan dari 2016 hingga September 2018. Aset pada 2016 adalah Rp 6.524 triliun, 2017 adalah Rp 7.210 triliun, dan September 2018 adalah Rp 7.718 triliun.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut kondisi utang yang BUMN lebih aman dibandingkan rata-rata industri di sektor yang sama. Hal itu dilihat dari Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas.
Diketahui, jumlah utang BUMN hingga September 2018 mencapai Rp 5.271 triliun. Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro membandingkan utang BUMN di 5 sektor industri, yaitu transportasi, properti dan konstruksi, energi, telekomunikasi, serta perbankan.
Misalnya di sektor transportasi, rasio utang terhadap ekuitas BUMN adalah 1,59%, sementara industri adalah 1,96%. Sektor energi, untuk BUMN adalah 0,71%, sementara industri adalah 1,12% Sektor telekomunikasi, untuk BUMN adalah 0,77%, sementara industri 1,29%.
“Telekomunikasi, DER-nya Telkom 0,77%, dibandingkan industri telekomunikasi 1,29%. Industri telekomunikasi maksud kami perusahaan sejenis Telkom di BEI,” kata Aloy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Namun, DER BUMN bank lebih tinggi yaitu 6%, sedangkan industri 5,66%. Kemudian BUMN properti dan konstruksi 2,99%, sedangkan industri 1,03%. Menurut Aloy, rasio utang terhadap ekuitas BUMN properti dan konstruksi terbilang tinggi karena digenjotnya pembangunan infrastruktur.
Namun secara umum, Aloy memastikan utang dalam kondisi aman.
“Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan membayar utang jangka panjang dan pendek serta dapat dikatakan aman,” tambahnya.
Anggota Komisi VI DPR-RI Daniel Lumban Tobing mempertanyakan total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar. Menurut Daniel utang yang besar tidak bisa dibilang aman.
Dia pun meminta penjelasan dari Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN/Komisaris BUMN, Aloysius Kiik Ro. Aloy sebelumnya katakan utang dalam kondisi aman.
“BUMN Pak Aloy katakan ini aman. Apa yang nyatakan aman 5 tahun lagi,” tegas Daniel pada Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Kementrian BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR Senayan, Senin (3/12/2018).
Daniel mengatakan bahwa Kementerian BUMN masih kurang transparan dalam melaporkan utangnya. Daniel juga menanyakan bagaimana proyeksi utang BUMN ke depannya.
“Harusnya sebelum bicara masing masing, Kementerian BUMN ini jelaskan kebijakannya gimana, jadi kita tahu ternyata Kementerian ada perannya bukan hanya administrasi. Singkatnya bagaimana ini utangnya, bakal naik atau turun,” pungkasnya.
Daniel menilai hingga kini utang BUMN belum aman. “Saya nggak lihat ini aman, kalau transparan kita pun aman dengarnya,” ujarnya.
Detik.com
