Pelita.online – Hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut berkas hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko yang diserahkan ke Kemenkumham masih belum lengkap.
“Ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup,” kata Yasonna saat ditemui di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).
Yasonna menyebut Kemenkumham telah mengirimkan surat kepada pihak yang menggelar KLB Demokrat untuk melengkapi berkasnya. Dia memberi waktu selama tujuh hari semenjak surat tersebut dikirimkan.
“Diberi waktu, karena kan ada waktu 7 hari maka kita beri waktu, mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kita untuk kita lihat lagi,” ucap Yasonna.
Dia tak menjelaskan berkas apa yang dimaksud perlu dilengkapi oleh Demokrat kubu Moeldoko. Menurutnya, Kemenkumham akan mengambil keputusan usai pihak KLB Demokrat melengkapi berkas.
“Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak lengkap ya kita ambil keputusan,” katanya.
“Pokoknya masih ada yang harus dilengkapi untuk kepentingan, dokumen-dokumen (hasil KLB) masih ada yang harus dilengkapi,” tambahnya.
Sebelumnya, hasil KLB Partai Demokrat yang diklaim sepihak kubu Moeldoko didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jhoni Allen Marbun yakin hasil KLB Demokrat di Deli Serdang itu disahkan Kemenkumham.
“Dari sisi aturan perundangan yang berlaku, harus saya yakin dong. Kalau saya nggak yakin, nggak melakukan itu. Dan itu kan bukan kepentingan individu, ini adalah kepentingan dari kader dari Sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi,” kata Jhoni Allen di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
Sementara itu, Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra yakin hasil KLB tersebut tidak akan disahkan Kemenkumham. Dia yakin Yasonna tidak akan mengesahkan hasil KLB tersebut karena Yasonna dinilainya sangat berintegritas.
“Pak Yasonna, beliau kan sangat berintegritaslah, kami yakin dan timnya juga sangat cerdas. Nggak mungkinlah akan mengambil keputusan yang kemudian melawan aturan gitu lho,” kata Herzaky saat ditemui di gedung DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).
“Sehingga lagi-lagi, kalau dari kami, kami sangat yakin dan publik juga bisa menilailah nanti. Keputusan seperti apa yang diambil oleh Kemenkumham, yaitu adalah haknya Kemenkumham,” tambahnya.
Sumber : Detik.com
