Pelita.online – Isu reshuffle mencuat usai dua menteri menjadi tersangka kasus korupsi. PKB meminta agar tidak perlu mendorong adanya reshuffle.
“Tidak usah dorong-dorong reshuffle. Seperti biasa dalam periode pertama Pak Jokowi secara reguler sudah melakukan evaluasi dan pasti beliau setelahnya akan menentukan langkah yang terbaik buat bangsa ini,” kata Waketum PKB Faisol Riza, kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Faisol mengatakan pihaknya fokus untuk mendukung apapun langkah yang diambil Jokowi. Dia meyakini Jokowi dapat membalikkan keadaan untuk kembali pulih.
“PKB fokus untuk mendukung langkah-langkah Pak Jokowi memanfaatkan suasana covid ini untuk membalikkan keadaan, membangun kembali perekonomian kita yang sempat turun tajam,” katanya.
“Kita gunakan semua kekuatan agar tahun depan kita termasuk sedikit negara yang bangkit paling cepat setelah badai pandemi. Makanya kita ikut serta mendukung pemerintah menyiapkan vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin visi kuat Pak Jokowi akan menggerakkan semua potensi bangsa,” lanjutnya.
Diketahui, dalam dua pekan terakhir dua menteri Jokowi menjadi tersangka korupsi. Pada 24 November Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap dan menjadi tersangka kasus suap benih lobster.
Kurang dari dua pekan, pada Sabtu (5/12) dini hari KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka kasus suap terkait bansos COVID-19.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon menyebut saat ini adalah waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Hal ini menyusul dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang dalam waktu berdekatan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
“Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle,” kata Fadli saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).
“Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas (dan) integritas,” sebutnya.
Fadli juga mengatakan penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi menjadi pukulan telak bagi pemerintahan era Jokowi. Hal ini, sebut Fadli, membuktikan bahwa korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan di masa pandemi COVID-19.
“Ini pukulan bagi pemerintahan Jokowi kedua. Makin menunjukkan bahwa korupsi masih terus merajalela bahkan di tengah pandemi. Seiring dengan kolusi dan nepotisme yg terus meningkat, demokrasi makin tertekan oleh pendekatan otoritarian terhadap mereka yang kritis,” ucapnya.
Sumber : Detik.com
