pelita.online – Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menanggapi pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang menyebut jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diplomasi sebesar 12 persen.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton Supit mengatakan, kalau sistem vokasi dijalankan dengan benar, maka ekonomi akan lebih kuat dan pengangguran bisa diatasi.
“Sistem vokasi adalah dual system atau sistem ganda, yaitu teori dan praktek, idealnya 30 persen terori dan praktek di tempat kerja 70 persen,” kata Anton melalui keterangan tertulis pada Tempo, Jumat, 24 Februari 2023.
Keuntungan dengan praktek di tempat kerja adalah, lanjut dia, sekolah tidak perlu investasi yang besar untuk fasilitas praktek.
“(Keuntungan) kedua, mereka terbiasa dengan suasana kerja riil dan jangan lupa akhirnya mereka juga akan mencari kerja,” ujar Anton.
Ditanya perihal kesiapan industri untuk menyerap tenaga kerja lulusan vokasi tersebut, Anton mengatakan lulusan tersebut pasti dicari jika sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau sesuai standar industri.
“Karena itu harus sistem vokasi yang benar sehingga kualitas dijamin sama di seluruh negeri,” tuturnya.
Keuntungan dengan praktek di tempat kerja adalah, lanjut dia, sekolah tidak perlu investasi yang besar untuk fasilitas praktek.
“(Keuntungan) kedua, mereka terbiasa dengan suasana kerja riil dan jangan lupa akhirnya mereka juga akan mencari kerja,” ujar Anton.
Ditanya perihal kesiapan industri untuk menyerap tenaga kerja lulusan vokasi tersebut, Anton mengatakan lulusan tersebut pasti dicari jika sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau sesuai standar industri.
“Karena itu harus sistem vokasi yang benar sehingga kualitas dijamin sama di seluruh negeri,” tuturnya.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia didominasi lulusan sarjana dan diploma.
Menurut Ida, besarnya jumlah tersebut disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kami masih punya pekerjaan rumah bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen,” kata Ida, dilansir dari laman UGM pada Kamis, 23 Februari 2023.
Menurut Ida, saat ini jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. “Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah. justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” jelasnya.
Melalui program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, kata Ida, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja.
“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.
Meski tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM, Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. “Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.
Soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.
12 Persen Pengangguran Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma
Reporter
Editor
Kamis, 23 Februari 2023 10:57 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Menurut dia, besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.
“Kami masih punya pekerjaan rumah bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen,” kata Ida dilansir dari laman UGM pada Kamis, 23 Februari 2023.
Menurut Ida, saat ini jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar. “Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah. justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” jelasnya.
Melalui program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, kata Ida, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja.
“Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya.
Meski tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM, Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. “Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.
Soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.
“Bantuan subsidi upah 2020 dan 2021 karena ada pandemi di mana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan. Lalu 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kami perlu membantu dengan subsidi upah. Mudah mudahan (tahun ini) tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang,” katanya.
Meski ada ancaman resesi, imbuhnya, banyak negara yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski mengalami penurunan. “Ekonomi kita diprediksi turun tapi dianggap sangat baik dengan negara lain, bisa tumbuh positif dan inflasi yang masih bisa terkendali. Meski ada penurunan tapi masih tumbuh positif,” ujarnya.
sumber : tempo.co
