Pelita.Online, Jakarta — Perbankan mengaku persaingan dalam memperebutkan dana kian sengit seiring makin gencarnya pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Padahal, pertumbuhan kredit di tahun lalu mulai kembali bergeliat.
Berdasarkan Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan per November 2018 kemarin, pertumbuhan penyaluran kredit industri perbankan tercatat 12,05 persen, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya sebesar 7,19 persen.
Imbasnya, rasio penyaluran kredit dengan penerimaan dana atau Loan-to-Deposit Ratio (LDR) perbankan mencapai 92,59 persen. Angka LDR tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup ketat.
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiatmadja mengatakan persaingan berebut dana dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah akan sengit dalam berbagai sisi. Pertama, obligasi pemerintah selalu punya risiko gagal bayar (default) yang rendah sehingga bisa menjadi instrumen investasi yang aman.
Lebih lanjut, hal ini juga diiringi dengan kemampuan pemerintah untuk memasang imbal hasil yang cukup menarik. Ia mencontohkan penerbitan obligasi ritel Savings Bond Ritel (SBR) seri 005 yang ditawarkan awal tahun ini, di mana tingkat kuponnya dipasang 8,15 persen per tahun.
“Apalagi, pajak obligasi pemerintah ini lebih kecil, jadi ini memang ada persaingan. Kami khawatirkan ketersediaan likuiditas yang terkuras, namun sekarang timbul persaingan dengan government,” jelas Jahja, Rabu (30/1).
Menurut dia, perbankan acap kali harus “merelakan” potensi DPK dari nasabah yang seharusnya bisa membantu likuiditas, tetapi berakhir obligasi ritel pemerintah. Menurut dia, BCA punya “potensi kehilangan” DPK sebesar 30 persen dari nasabah setiap pemerintah menerbitkan obligasi ritel.
“Ini kan artinya dana ini jadi kanibal, artinya apa, kalau kami mau berjualan untuk government bond, maka kami harus cari penggantinya (dari DPK nasabah yang digunakan untuk membeli obligasi ritel),” imbuh dia.
Hanya saja, Jahja enggan menyebut aksi korporasi perbankan untuk menggaet dana dari pasar modal. Apalagi, dengan rasio LDR hingga 82 persen per akhir tahun lalu, ia mengakuy ikuiditas BCA masih aman.
“Namun tetap dijaga saja pertumbuhan kreditnya,” jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan jumlah SBN yang rencananya diterbitkan pemerintah tahun ini bisa bikin persaingan berebut dana di pasar modal semakin sengit. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah berencana menerbitkan SBN bruto sebanyak Rp825,7 triliun, di mana angka ini dianggapnya tidak main-main.
Jumlah himpunan dana yang besar disebutnya akan berimbas pada perang imbal hasil antara surat berharga pemerintah dan perbankan. Hal ini, menurut dia, harus diantisipasi perusahaan dengan mempersolek peringkat surat utang. Dengan peringkat yang lebih baik, kupon bunga utang pun bisa lebih rendah.
“Bank dan pemerintah akan cari masyarakat, semuanya akan rebutan,” ujar Ryan.
Ia juga meramal, persaingan berebut dana di pasar modal akan semakin ketat karena sebagian besar bank akan mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang atau instrumen lainnya. Apalagi, himpunan dana dalam jumlah besar dibutuhkan agar perbankan bisa menyalurkan kredit yang memang berjumlah besar, seperti infrastruktur.
Ia mencontohkan, jika BNI terus bergantung pada DPK, utamanya dana murah (Current Account Saving Account/CASA), maka bank tidak akan bisa menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, salah satunya infrastruktur.
Penyaluran ke sektor infrastruktur merupakan salah satu kontributor pertumbuhan kredit BNI. Adapun sepanjang 2018, BNI mencatat kredit infrastruktur outstanding sebesar Rp110,6 triliun atau bertumbuh 11,1 persen dibanding tahun sebelumnya Rp99,51 triliun. Angka ini tercatat 21,57 persen dari total kredit BNI per akhir 2018 yakni Rp512,78 triliun.
“Kalau misalkan kami ngeteng (dari nasabah) misal masing-masing Rp100 juta, ya tentu tidak akan menutup. Makanya perebutan dana di pasar modal akan sangat ketat. Pertarungan ini akan seksi sekali,” jelas dia.
CNN Indonesia
